SEMARANG, Jatengnews.id – Pakar Ilmu Komunikasi Undip, Lintang Ratri Rahmiaji menyoroti kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terkait media massa harus menerapkan nilai-nilai Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S).
Kiranya, BEJO’S bakal hanya menjadi wacana jika tidak mengedepankan produk jurnalistik yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Baca juga : Pengamat Politik Undip Teguh Yuwono Kritisi Politik di Indonesia Ikuti Kondisi Pasar
Sebelumnya, Kemenko Polkam tengah mengumpulkan, awak media dari Dewan Pers hingga pemerintah daerah untuk penguatan kebijakan BEJO’S di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (13/11/2025).
Lintang menilai, implementasi BEJO’S harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan makro untuk menjaga independensi media.
“Pemilik media itu seharusnya tidak menjadi pemimpin partai politik. Karena memang selalu ada kepentingan ekonomi dan politik di sana,” jelasnya saat ditemui awak media, dalam acara tersebut.
Menurutnya, penyajian berita seringkali ada keberpihakan pada partai politik jika tidak menjaga independensi.
“Seolah-olah wah ini keren banget programnya (BEJO’S), tapi di lapangan banyak hal yang harus disesuaikan dan disinkronisasikan,” teganya.
“Program BUJO’S ini baik tentu saja kita mendukung. Tapi yang dilapangan juga harus dicek, dilihat betul gitu,” imbuhnya.
Selanjutnya, Lintang menjelaskan, bahwa kebijakan BEJO’S ini harus memperhatikan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran sebagai jiwa reformasi.
Ia juga menyinggung soal pemanfaatan media sosial yang bakal ada revisi Undang-Undang penyiaran pada konten digital.
“Saya setuju konten digital harus diatur. Tapi kan harus ada pembatasan yang jelas, mana itu konten penyiaran dengan konten kebebasan berekspresi dan membagikan informasi,” paparnya.
Kiranya, para konten kreator yang bukan merupakan media massa atau lembaga penyiaran, seharusnya ada aturan dan lembaga tersendiri untuk menaunginya.
“Sudahlah KPI itu yang mengatur lembaga penyiaran, termasuk yang di digital. Tapi jangan kemudian langsung mengatur konten kreator juga, itu hal yang berbeda,” jelasnya.
“Jadi memang PR-nya banyak sekali kalau kita bicara soal pers atau media massa,” sambungnya.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir mengemukakan, bahwa pertemuan ini sebagai bentuk upaya menggandeng banyak stakeholder dalam membentuk ekosistem media yang bersih.
“Jadi hasil dari forum ini akan kita wujudkan dalam rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar nanti bisa mewujudkan ekosistem media nasional yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung apakah upaya kebijakan BEJO’S dan kegiatan pengumpulan media massa ini sebagai bentuk pembungkaman ia menepisnya.
“Ya enggak, ini kan salah satu forum kita adakan niatnya untuk lebih terbuka bukan membungkam,” jawabnya.
“Sasaran kita seperti saya sampaikan tadi juga disampaikan narasumber intinya kita berusaha membentuk ekosistem media nasional yang sehat tentu saja dengan nilai-nilai BEJO’S tadi,” tambahnya.
Adapun, untuk praktik permintaan take down atau mengahapus berita yang sudah tayang kiranya bukan suatu hal yang serta merta-merta.
“Kalau dari sisi pemerintah tujuannya lebih ke stabilitas keamanan kalau itu yang dilihat dari pemerintah. Ke kondusivitas keamanan nasional ini yang menjadi prioritas utama. Saya kira itu,” ujarnya.
Baca juga : Pengamat Politik Sebut Sosok di Pilgub Jateng Berguguran
“Soal kebijakan atau langkah-langkah yang diambil di tingkat operasional, nah itu tentu saja sesuai prosedur dan pertimbangan yang sudah dibahas sebelumnya,” sambungnya. (03)
