SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sebagai langkah strategis mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Penataan tersebut ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis serta penguatan fungsi perangkat daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penyesuaian struktur organisasi dilakukan untuk mendukung akselerasi program prioritas sekaligus menyelaraskan nomenklatur daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Jelaskan Sistem Merit untuk Strategi Pengelolaan Kepegawaian di Jawa Tengah
“Ini bagian dari akselerasi. Kita menyesuaikan dengan nomenklatur dan visi misi pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian kita gabungkan dengan peternakan,” kata Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan tersebut melibatkan 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dari jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebanyak 37 pejabat dikukuhkan kembali dan sembilan lainnya merupakan hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ahmad Luthfi menjelaskan, penataan SOTK tidak hanya berupa penggabungan dinas, tetapi juga pembentukan perangkat daerah baru serta penguatan fungsi kelembagaan, khususnya di sektor-sektor strategis.
Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu dinas. Perangkat daerah tersebut dipimpin oleh Hanung Triyono.
Selain itu, Pemprov Jateng menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. Penggabungan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pangan dan mendukung ketahanan ekonomi daerah.
Penguatan sektor infrastruktur juga dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bawah kepemimpinan Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi turut berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin Muhamad Masrofi.
Ahmad Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi juga diikuti dengan pengaturan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.
“Kantor dinas sudah kita bagi. Tinggal bagaimana pejabatnya bekerja dan beradaptasi,” ujarnya.
Ia berharap, dengan SOTK baru tersebut, kinerja birokrasi semakin efektif dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat meningkat.
Baca juga: Sekda Jateng: Peran DWP Strategis Bentuk Karakter Keluarga ASN
“Pejabat yang baru dilantik harus bekerja dengan integritas dan profesionalisme, baik dalam pelayanan administratif maupun operasional,” tegasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, kolaborasi antarpemangku jabatan menjadi kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi di Jawa Tengah.
“Siapa pun pejabatnya harus bisa berkolaborasi. Birokrasi yang kuat itu berbasis kerja tim,” tandasnya.(02)
