SEMARANG, Jatengnews.id – Puluhan kepala desa dari Kabupaten Banyumas menyampaikan langsung kegelisahan mereka kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait pemangkasan dana desa dan berbagai persoalan pembangunan lokal, Kamis (5/2/2026). Aspirasi itu disuarakan dalam pertemuan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” di Kantor Gubernur, Kota Semarang.
Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, menyebut isu paling mendesak adalah penurunan signifikan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat desa sangat membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah provinsi.
“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami Bangub menjadi penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin.
Selain itu, sejumlah kepala desa menyampaikan kendala terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Masalah yang dihadapi meliputi status tanah, pengurugan, hingga pembangunan gedung KDMP. Saifuddin menekankan perlunya kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan agar kepala desa tidak terjebak masalah hukum.
“Banyak desa terpencil dengan penduduk sedikit dan tidak punya tanah kas desa. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, itu justru berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa jadi solusi,” katanya.
Persoalan ketiga yang dibahas adalah relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut telah ada surat penetapan relokasi tertanggal 19 September 2025 ke Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Namun, belakangan muncul keputusan berbeda dari Bupati Banyumas yang memindahkan lokasi relokasi ke tempat lain.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, terkait bantuan gubernur dan pemerataan Bankeu.
Untuk KDMP, Gubernur menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk menjelaskan secara rinci kepada perwakilan kepala desa. Data Dinas Koperasi menunjukkan saat ini terdapat 8.523 KDMP berbadan hukum di Jawa Tengah, dengan 6.230 di antaranya sudah beroperasi dan modal terkumpul sekitar Rp34,1 miliar.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem (kaku), harus disesuaikan dengan kemampuan desa,” tegas Ahmad Luthfi.
Sementara untuk relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur meminta Dinas Kesehatan Provinsi untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
“Bupati punya kewenangan dan itu harus dihargai. Nanti coba dibantu komunikasi dengan Dinkes,” ujar Ahmad Luthfi.(02)
