SEMARANG, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.
“Pendidikan berperan meningkatkan sumber daya manusia yang punya daya saing,” kata Luthfi saat Pelantikan dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi Kepala Sekolah serta Jabatan Fungsional PNS dan PPPK di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ia menyebut, upaya penguatan sektor pendidikan sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data per September 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 9,39 persen atau sekitar 3,34 juta jiwa, turun dari sebelumnya 9,58 persen.
Dalam kesempatan itu, Luthfi melakukan penataan pejabat di 645 satuan pendidikan tingkat SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri melalui rotasi dan promosi jabatan. Penyerahan SK secara simbolis diberikan kepada 164 kepala sekolah yang hadir secara luring, terdiri atas 43 rotasi (22 SMA, 16 SMK, 5 SLB) dan 121 promosi (66 SMA, 51 SMK, 4 SLB). Kepala sekolah lainnya mengikuti secara daring.
Selain itu, turut dilantik 17 pejabat fungsional PNS serta 3.018 PPPK. Dari jumlah tersebut, 30 PPPK Guru dan 89 PPPK Non-Guru hadir secara luring, sementara 2.899 lainnya mengikuti secara daring.
Luthfi meminta para pejabat yang dilantik menjalankan tugas dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan berintegritas. Ia juga mengingatkan agar kepala sekolah, PPPK, dan pejabat fungsional tetap rendah hati dan tidak bersikap hedonis.
“Harus kita laksanakan sesuai dengan profesionalisme, penuh perhatian, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Berti Sagendra yang mendapat promosi sebagai Kepala SMKN 6 Kota Semarang menyatakan siap mengemban amanah baru. Ia menekankan pentingnya penguatan link and match antara sekolah dan dunia usaha agar lulusan SMK memiliki kepastian akses kerja.
“Setelah murid itu lulus, SMK harus memikirkan bagaimana harus menyalurkan. Jadi banyak sekali yang dipikirkan ini kalau di sekolah,” katanya.
Hal senada disampaikan Agus Nugroho, guru PPPK di SMKN 1 Boyolali. Ia mengaku bersyukur setelah belasan tahun menjadi honorer akhirnya resmi diangkat sebagai PPPK Guru formasi 2025 dan menerima SK jabatan fungsional guru agama.
“Senang sekali, sudah lama sebelumnya kami sebagai guru honorer, sekarang sudah resmi menjadi PPPK dan menerima SK pelantikan jabatan fungsional sebagai guru agama,” ujarnya.
Menurut Agus, status PPPK bukan sekadar pengangkatan administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan.(02)
