SEMARANG, Jatengnews.id— Pengamat pangan dari UNIKA Soegijapranata, Dr. Inneke Hantoro, S.TP. M.Sc., memberikan catatan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski menilai konsepnya sudah tepat, pakar keamanan dan integritas pangan ini memperingatkan bahwa program tersebut masih memiliki banyak celah yang berisiko bagi publik.
“Program ini secara konsep baik, tetapi implementasinya belum kuat. Pemerintah masih perlu membenahi jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, hingga kompetensi SDM secara serius,” tegas Inneke dalam menyambut Dialog Nasional “Praktik Baik MBG” yang akan berlangsung di Hotel Gumaya, Semarang (28-30 April 2026).
Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) tersebut menyoroti kedisiplinan standar keamanan pangan sebagai harga mati. Menurutnya, insiden makanan tidak layak atau keracunan bukan hanya masalah teknis, melainkan penghancur kepercayaan masyarakat.
“Jika kasus keracunan masih terjadi, masyarakat akan menolak program ini. Orang tua tidak akan pernah mau mengambil risiko terhadap kesehatan anak-anak mereka,” ujarnya.
Selain faktor keamanan, Inneke mengkritik pendekatan pelaksanaan program yang dianggap terlalu sentralistik. Ia menilai kondisi tiap daerah sangat beragam, sehingga pemerintah pusat tidak bisa mengatur segala hal secara seragam dari satu pintu tanpa melibatkan peran aktif daerah.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu evaluasi menyeluruh apakah sistem terpusat ini sudah tepat, atau justru pemerintah daerah dan sekolah harus mendapatkan ruang yang lebih besar,” jelas Inneke.
Ia mendesak agar Dialog Nasional di Semarang nanti menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar kesimpulan formalitas. Inneke menekankan tiga poin krusial yang harus segera pemerintah wujudkan dianataranya, Standar keamanan pangan yang ketat dan disiplin. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel dan Desentralisasi peran dengan melibatkan pemerintah daerah dan sekolah secara aktif.
Merespons masukan pakar tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, berkomitmen menjadikan kritik akademisi sebagai landasan evaluasi. Pemerintah Kota Semarang memandang kolaborasi dengan pakar dan praktisi adalah kunci utama agar program MBG benar-benar bermanfaat dan minim risiko bagi siswa. (01).
