SEMARANG, Jatengnews.id — Publik menilai pemasangan portal pembatas kendaraan di Jalan Prof. Hamka, kawasan turunan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang belum menjadi solusi permanen untuk menekan angka kecelakaan.
Langkah ini baru sebatas upaya sementara guna mengurangi risiko, namun belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Pemerintah memasang portal di jalur ekstrem tersebut untuk membatasi kendaraan berat agar tidak melintas di kawasan rawan. Namun, pengawasan dan penegakan aturan di lapangan akan sangat menentukan efektivitas kebijakan ini.
Selain masalah tonase, kondisi geometrik jalan yang curam menjadi penyebab utama tingginya potensi kecelakaan. Karakteristik jalan yang ekstrem menuntut pemerintah melakukan penanganan komprehensif guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
“Pemasangan portal memiliki sisi baik, terutama dalam mengatur tonase kendaraan. Jika aturan menetapkan maksimal 8 ton, aparat harus benar-benar menegakkannya,” ujar Anggota DPRD Kota Semarang, Mualim, Senin (27/4/2026).
Mualim menegaskan bahwa portal tidak akan efektif tanpa pengawasan ketat secara berkelanjutan. Tanpa kontrol 24 jam, para sopir sangat mungkin melanggar batas tonase sehingga menggagalkan tujuan utama kebijakan tersebut.
“Kalau hanya memasang portal tanpa pengawasan yang memadai, siapa yang akan berjaga 24 jam? Pemerintah harus memikirkan hal ini,” tegasnya.
Ia mendesak agar kebijakan pembatasan kendaraan diikuti dengan sistem pengawasan terpadu. Hal ini bertujuan agar aturan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.
Pemerintah perlu mengarahkan penanganan jalur Silayur pada solusi jangka panjang. Beberapa opsi layak dipertimbangkan, seperti mengepras kemiringan jalan, membangun flyover, hingga menyediakan jalur alternatif bagi kendaraan berat.
“Mengepras jalan atau membangun flyover bisa menjadi solusi terbaik. Kita jangan hanya mengurangi masalah, tetapi harus menyelesaikan masalah sampai tuntas,” kata Mualim.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur serupa di titik lain di Semarang terbukti berhasil menekan angka kecelakaan. Karena itu, pendekatan serupa sangat relevan untuk kawasan Silayur.
Mualim juga mengingatkan agar kebijakan portal tidak mematikan aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha di kawasan industri yang bergantung pada distribusi logistik. Ia meminta pemerintah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha untuk menyelaraskan aspek keselamatan dan kelancaran barang.
“Pengusaha adalah penyumbang PAD terbesar. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan banyak pihak. Harus ada timbal balik dan solusi bersama,” imbuhnya.
Terakhir, penanganan jalur rawan ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat. Pemerintah harus segera melakukan kajian menyeluruh agar solusi permanen dapat segera terealisasi.
“Harapan kami, pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat segera bersatu mencari solusi terbaik agar masyarakat aman dan usaha tetap berjalan,” pungkasnya. (01).
