SEMARANG, Jatengnews.id – Ratusan buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi hingga audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga kebijakan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, menegaskan sejumlah tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah.
“Agenda hari ini adalah penyampaian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita menyampaikan banyak persoalan buruh dan mahasiswa dengan pendekatan yang lebih kreatif, agar isu-isu ini tidak lagi tertutupi,” ujar Mulyono, Jumat (01/05/2026).
Ia mengapresiasi keterlibatan luas dari buruh dan mahasiswa dalam aksi tersebut. Massa buruh disebut datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Cepu, Grobogan, Semarang, Brebes, Tegal, Batang, hingga Magelang.
Dalam audiensi, Mulyono menyampaikan sejumlah persoalan krusial, di antaranya praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta pelanggaran hak normatif buruh.
“Kita menyampaikan persoalan PHK sepihak dan pelanggaran hak norma, termasuk perusahaan yang melakukan penutupan pabrik secara fiktif serta menonaktifkan BPJS pekerja secara sepihak,” tegasnya.
Ia menilai, tindakan tersebut harus ditindak tegas karena berpotensi masuk ranah pidana dan perlu memberikan efek jera bagi perusahaan lain.
Infrastruktur Buruk Tambah Beban Buruh
Selain isu ketenagakerjaan, KASBI juga menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya di wilayah Guntur dan Sayung yang dinilai masih sangat buruk.
“Akses jalan yang buruk membuat buruh kesulitan bekerja. Bahkan perbaikan jalan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Ini menambah beban buruh, apalagi di tengah kondisi upah yang rendah,” kata Mulyono.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan banjir rob yang kerap merusak kendaraan pekerja dan meningkatkan biaya hidup buruh di wilayah Jalur Pantai Utara (Pantura).
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti disparitas upah di Jateng yang dinilai masih jauh di bawah standar daerah lain.
“Kalau kita mengacu pada Karawang, upah layak nasional bisa mencapai Rp5,8 juta hingga Rp6 juta. Sementara di Jawa Tengah masih sekitar 55–60 persen dari angka itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, rendahnya upah membuat Jateng menjadi tujuan relokasi industri. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menguntungkan buruh
.
“Perusahaan pindah ke Jawa Tengah karena upah murah, tapi tidak semua buruh terserap. Bahkan di daerah asalnya banyak pabrik tutup,” ujarnya.
Harapan Tindak Lanjut Pemerintah
Mulyono berharap, seluruh persoalan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Kita tidak bosan menyampaikan ini. Harapannya ada perubahan nyata dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada buruh,” katanya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Unissula, Nando Ginantara, menyampaikan kekecewaannya terhadap respons pemerintah dalam audiensi tersebut. Menurutnya, jawaban yang diberikan gubernur cenderung normatif dan belum menyentuh substansi persoalan.
“Kami tidak menemukan jawaban yang substansial. Jawaban yang diberikan cenderung formalitas,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti isu pendidikan, seperti wacana penghapusan program studi sosial-humaniora, transparansi KIP Kuliah, serta dampak banjir rob di wilayah Sayung yang turut memengaruhi mahasiswa dan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, sekitar 500–700 buruh dari KASBI dan sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus turut ambil bagian.
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan audiensi bersama pemerintah daerah. Namun, baik buruh maupun mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut konkret.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan, pihaknya bakal mengakomodir seluruh keluhan buruh pada aksi May Day.
“Pertama saya ucapkan hari May Day. Kedua kita serap aspirasi problem permasalahan pada buruh,” katanya usai melakukan audiensi dengan massa aksi di ruang rapat Gubernur Jateng lantai dua.
Pihaknya juga menyampaikan, bahwa telah menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk membantu persolan buruh di Jateng ini.
“Saya sudah sampaikan ke Polda untuk Desk Tenaga Kerja di aktifkan lagi, untuk mengawal hak buruh seperti kasus PHK dan lainnya,” jelasnya.
Perihal respon ini, dinilai masih masih belum mengakomodir secara kongkrit atas tuntutan massa aksi. Sehingga mereka berencana untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi. (03)
