DEMAK, Jatengnews.id – Ancaman kejahatan siber semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat sebanyak 328 insiden keamanan siber terjadi di Indonesia selama Januari hingga Mei 2025.
Dari total tersebut, 318 kasus merupakan kebocoran data, sementara 10 lainnya merupakan serangan ransomware.
Lebih mengejutkan lagi, lebih dari 19 juta data kredensial akun organisasi dilaporkan telah bocor dan diperjualbelikan di darknet, termasuk di forum-forum hacker dan aplikasi pesan terenkripsi.
Baca juga : BRI Peringatkan Waspada Penipuan Digital, Hindari Tagihan Pajak Palsu dengan Ekstensi APK
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi bertema “Implementasi Perlindungan Data Pribadi”, bertempat di Ballroom Wakil Bupati Demak, Rabu (16/7/2025).
Sosialisasi tersebut melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 14 kecamatan, 2 RSUD, dan 56 desa se-Kabupaten Demak. Dalam paparannya, Sandiman Ahli Madya BSSN, Dony Harso, mengungkapkan bahwa 55,8% masyarakat Indonesia belum mampu membedakan email yang mengandung spam, virus, atau malware—sebuah celah yang kerap dimanfaatkan dalam serangan phishing.
Selain itu, 45,8% masyarakat tidak menggunakan antivirus, dan 43,4% tidak mencadangkan data penting, sehingga sangat rentan terhadap serangan ransomware yang mengenkripsi data korban.
“Ini menunjukkan lemahnya budaya keamanan digital di tingkat pengguna,” tegas Dony.
Senada dengan itu, Tony Haryanto, Sandiman Ahli Muda BSSN, menambahkan bahwa mayoritas kebocoran data terjadi di sisi pengguna (endpoint). Faktor penyebabnya antara lain adalah malware pencuri informasi (information stealer), kebocoran database, serta kelalaian akibat social engineering.
Plt Kepala Diskominfo Demak, Umar Surya Suksmana, menekankan pentingnya literasi keamanan siber bagi seluruh elemen pemerintahan, mulai dari ASN hingga perangkat desa. Ia menyoroti bahaya kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, hingga informasi keuangan.
“Penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak nyata, mulai dari pinjaman online ilegal, skimming kartu ATM/kredit, hingga penipuan melalui SMS atau tautan palsu,” jelas Umar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, dalam sambutannya mengingatkan bahwa penyalahgunaan data juga disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan layanan elektronik, serta minimnya pengawasan dan edukasi digital, khususnya dalam penggunaan media sosial.
Baca juga : Pemprov Jateng Luncurkan ‘’Si Mega Ruber’’, Upaya Perkuat Keamanan Informasi
“Kita menghadapi dua ancaman besar: celah sistem dan kelalaian pengguna. Keduanya harus diatasi secara simultan,” tegas Sugiharto. (03)
