SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, yang akan menjadi fasilitas pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Baca juga : Mensos Kumpulkan Kepala Daerah Jateng, Bahas Sekolah Rakyat
Agustina memastikan bahwa pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan segera dimulai setelah mendapat arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Rencananya tetap di Rowosari. Pemerintah pusat menyarankan agar bangunan sudah bisa berdiri tahun ini, karena sistem pendaftarannya sudah disiapkan sejak lama. Fokus kita sekarang adalah membangun fisiknya,” ujar Agustina, belum lama ini.
Saat ini, Pemkot Semarang tengah menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait prosedur teknis, termasuk pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik.
“Kami masih menunggu arahan resmi, apakah tenaga pendidik akan direkrut oleh daerah atau mendapat dukungan guru dari pusat. Ini masih dibahas,” jelasnya.
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Semarang dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan terintegrasi melalui sistem boarding school. Sekolah Rakyat Rowosari akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas awal masing-masing enam rombongan belajar (rombel) untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data calon siswa kurang mampu yang dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Verifikasi dilakukan bersama Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan. Ini penting agar penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu,” jelas Bambang.
Sambil menunggu pembangunan gedung utama dan proses legalisasi lahan dari Kementerian Pertanian, Sekolah Rakyat akan sementara menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) BBPVP Semarang.
Pada tahap awal, kuota dibuka untuk 50 siswa jenjang SD dan 50 siswa jenjang SMA, dengan target utama anak-anak dari wilayah pinggiran dan pelosok Kota Semarang.
“Surat edaran baru kami terima. Belum ada siswa yang mendaftar karena masih dalam proses verifikasi faktual. Laporannya harus masuk ke Menteri Sosial paling lambat 18 Juli 2025,” tambah Bambang.
Konsep Sekolah Rakyat ini mengadopsi sistem berpola asrama penuh (boarding school). Para siswa akan tinggal di asrama dan mengikuti proses belajar-mengajar secara menyeluruh dan terpadu di satu lokasi.
“Ini berbeda dengan sekolah reguler. Dibutuhkan komitmen dari orang tua karena siswa tinggal di asrama. Bahkan ada surat kesanggupan dan pernyataan orang tua yang dilampirkan,” ungkap Bambang.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak terhadap sekolah negeri reguler, Bambang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada.
“Segmentasi dan SOP-nya berbeda. Sekolah Rakyat boarding, sementara sekolah umum reguler. Jadi tidak akan saling mengganggu,” tegasnya.
Baca juga : Genjot IPM 2025, Pemprov Jateng Luncurkan Program Spesialis Keliling hingga Sekolah Rakyat
Untuk tenaga pendidik, pihak Dinas Pendidikan masih menunggu arahan lebih lanjut dan kemungkinan akan menyesuaikan dengan kuota serta kebutuhan daerah. (03)
