SEMARANG, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan perlunya perubahan menyeluruh dalam pola kerja birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng.
Luthfi meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi terjebak dalam rutinitas tanpa hasil, dan mendorong seluruh perangkat daerah untuk berani membuat terobosan yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada rutinitas dan pagu anggaran. Padahal, kinerja yang baik bukan hanya soal serapan, tapi soal dampak dan keberanian berinovasi,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B, Kantor Gubernur Jateng, Rabu (23/7/2025).
Baca juga: APBD Jateng Surplus Rp 1,28 Triliun, Program Prioritas Ahmad Luthfi Taj Yasin Tetap Melaju
Luthfi menegaskan, ASN harus membiasakan bekerja secara benar, bukan sekadar membenarkan kebiasaan yang sudah usang.
Menurutnya, birokrasi tidak bisa hanya berorientasi pada pelaksanaan anggaran. Ia menuntut adanya kesadaran kolektif untuk bekerja lebih visioner.
“Saya ingin OPD punya terobosan kreatif, jangan tunggu pagu. Evaluasi penting, tapi orientasi hasil jauh lebih penting,” ujarnya.
Selain pola kerja ASN, Gubernur juga menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya belum maksimal. Dari 17 BUMD di Jateng, 11 sudah diaudit, sementara sisanya ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
“Masih ada BUMD yang merugi karena ulah oknum. Saya tidak peduli siapa orangnya, di sini berlaku equality before the law. Semua tunduk pada sistem merit,” ucapnya.
Luthfi menegaskan tak boleh ada ASN yang merasa punya “kedekatan khusus” dengan pimpinan.
“Nggak ada itu ‘iku wonge gubernur’. Kalau sampai ada yang nyebut nama saya untuk pengaruhin birokrasi, coret! Profesionalisme itu harga mati,’’tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Taj Yasin juga mengingatkan agar komunikasi antardinas ditingkatkan. Ia melihat masih ada ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program.
“Saling koordinasi! Ini sudah saya tekankan berulang kali. Jangan tunggu perintah kalau memang harus berkomunikasi,” katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng Lakukan Efisiensi Anggaran Rp3,4 Triliun di APBD 2025
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, memaparkan bahwa pendapatan daerah hingga akhir triwulan II 2025 telah mencapai Rp11,46 triliun atau 55,14% dari target. Namun belanja langsung baru menyentuh angka 39,06% karena sebagian besar kegiatan baru masuk tahap kontrak.
Gubernur menutup arahannya dengan harapan besar untuk Jateng.
“Saya tidak mau Jawa Tengah jadi provinsi yang paling ‘buntil’ di antara provinsi Jawa lainnya. Kita harus jadi pusat. Kalau bisa, jadi contoh. Jadi yang paling sejahtera,’’pungkasnya. (02)
