JAKARTA, Jatengnews.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menegaskan kesiapannya menjadi perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan dalam presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025. Agenda tersebut digelar pada 18–20 November 2025 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., memimpin langsung pemaparan didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. Ahmad Ismail, M.Ag., serta tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesi ini juga diikuti perwakilan dari Komdigi, KPU, dan Partai NasDem.
Baca juga : Sadar Arti Penting Personal Branding Formakip UIN Walisongo Buka Rangkaian Harlah dengan Workshop
Prof. Nizar menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah syarat utama terciptanya kepercayaan publik, terlebih bagi kampus negeri yang mengemban fungsi riset dan pengabdian masyarakat.
“Transparansi adalah komitmen institusi. Publik berhak memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dijangkau. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai kampus peradaban,” tegasnya.
PPID UIN Walisongo memaparkan sejumlah capaian signifikan, antara lain:
44 informasi berkala dan 32 informasi setiap saat yang bisa diakses publik tanpa permohonan.
Sistem transparansi anggaran SiParang, yang menampilkan realisasi anggaran secara realtime.
Peningkatan akreditasi institusi dan 50 prodi, disertai penguatan tata kelola yang meraih berbagai penghargaan nasional.
Aplikasi PPID Android versi terbaru, dilengkapi FAQ, desain antarmuka baru, serta integrasi data lintas unit.
UIN Walisongo juga menegaskan penerapan prinsip ATO (Accountable, Transparency, Open)dalam seluruh layanan informasi, sekaligus memastikan pembaruan data rutin sesuai regulasi Komisi Informasi tahun 2022.
Baca juga : UIN Walisongo Siap Buka Prodi Fakultas Kedokteran, Lengkap Rumah Sakit
Partisipasi dalam uji publik Monev KIP 2025 menjadi momentum bagi UIN Walisongo untuk meneguhkan posisinya sebagai kampus yang menempatkan transparansi, mutu layanan, dan akuntabilitas publik sebagai prioritas utama. (03)
