KARANGANYAR, Jatengnews.id. – Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar menerima RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas, dengan memberikan sejumlah catatan.
Selanjutnya, RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini, akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar).
Baca juga : Pekerja Tuntut Hak, Datangi DPRD Karanganyar Lagi
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Tahun 2026, pada Kamis (20/11/2025).
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDIP Perjuangan menyoroti persoalan perizinan agar sesuai dengan regulasi, sehingga tidak terjadi benturan antara proses hukum dengan pengembangan sektor perekonomian.
Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Joko Pramono tersebut, juga menyoroti kekosongan sejunlah jabatan Kepala OPD, serta optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai dampak menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp372 miliar.
“Pengurangan TKD sangat berdampak pada pembangunan di Karanganyar. Kami meminta kepada Pemkab Karanganyar melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari anggaran pembangunan. Selain itu, kami juga meminta Pemkab melakukan optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah,”ujarnya.
Sedangkan lima fraksi lain, masing-masing Fraksi Golkar, PKB, Gerindra dan Demokrat Amanat, menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik strategis, persoalan tenaga honorer dengan masa tugas kurang dari dua tahun.
“P3K patuh waktu harus dibayar sesuai dengan UMK. Sedangkan honorer dengan masa tugas kurang dari dua tahun, menjadi tenaga kontrak secara personal di masing-masing OPD,”tegas juru bicara Fraksi Partai Golkar, Suparmi.
Baca juga: DPRD Karanganyar Tetapkan 10 Propemperda Tahun 2026
Menyikapi tanggapan fraksi DPRD tersebut, Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana memberikan apresiasi kepada para wakil rakyat atas saran dan masukan falam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
“Terimakasih atas saran dan masukannya. Nanti akan kita tindaklanjuti menuju Karanganyar yang lebih baik,”tandasnya. (02).
