SEMARANG, Jatengnews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mengakui anggaran penanganan bencana tahun 2026 hanya mengalami kenaikan tipis, sementara jumlah kejadian bencana di wilayah tersebut terus menunjukkan tren peningkatan.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi, menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir anggaran BPBD memang naik secara bertahap, namun belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan maupun laju inflasi.
Baca juga: 24 Kab/ Kota di Jateng Alami Kekeringan, BPBD Jateng Siaga Darurat
“Kalau kita lihat trennya, misalnya kena inflasi 10 persen saja, kenaikannya memang ada, tapi tidak signifikan. Tahun 2024 Rp18 miliar, 2025 Rp19 miliar, dan tahun 2026 ini Rp20 miliar,” kata Bergas kepada awak media, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan BPBD, termasuk operasional penanganan bencana.
“Itu sudah termasuk semuanya, operasional juga. Jadi ya enggak mikir macam-macam, yang penting kita bisa menangani,” ujarnya.
Bergas mengakui, kenaikan anggaran yang relatif kecil tersebut berdampak langsung terhadap upaya penanganan bencana. Namun, pihaknya berusaha tetap menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang ada.
“Ya jelas berpengaruh. Tapi kita menyesuaikan saja,” ucapnya.
Ia juga menyinggung adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional, termasuk di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang turut memengaruhi ruang fiskal daerah.
Meski demikian, Bergas menegaskan bahwa BPBD Jateng tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menangani bencana.
“Kami itu enggak cuma APBD, Mas. Dengan anggaran segitu enggak mungkin bisa melakukan sebanyak itu. Maka kita lakukan kolaborasi,” tegasnya.
Kolaborasi tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari universitas dan perguruan tinggi, BUMN seperti Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Kalau enggak begitu, kita enggak bisa melaksanakan sebanyak itu. Ya terbatas, tapi kita enggak stuck. Harus cari caranya,” imbuhnya.
Selain persoalan anggaran, Bergas juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Bagaimana masyarakat itu memposisikan diri bukan sebagai korban, tapi sebagai subjek penanganan. Karena keselamatan dari bencana itu dimulai dari diri sendiri,” tegasnya.
Terkait tren kebencanaan, Bergas mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah kejadian bencana di Jawa Tengah terus meningkat.
Baca juga: 20 Warga Hilang Longsor Cilacap, BPBD Jateng Fokus Pencarian Korban
“Kalau jumlah bencana, mantap. Pasti naik terus,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Bergas, membuat BPBD Jateng tidak bisa bekerja sendiri dan harus mengandalkan kerja lintas sektor.
“Kami enggak sendiri. Ada Kemensos, PMI, Basarnas, ketahanan pangan, dan banyak pihak lain yang membantu,” pungkasnya.(02)
