SEMARANG, Jatengnews.id – Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim menjalin kolaborasi strategis dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Workshop bertajuk Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial.
Kegiatan ini berlangsung pada 20–22 Februari 2026 di Aston Inn Pandanaran Semarang, dan menjadi forum penguatan kapasitas legislasi di tengah dinamika investasi daerah yang semakin kompleks.
Workshop dirancang sebagai ruang strategis bagi anggota legislatif untuk memperdalam pemahaman mengenai perumusan kebijakan daerah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Pendekatan berbasis riset, data empiris, serta kebutuhan riil masyarakat menjadi fondasi utama dalam setiap sesi pembahasan.
Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual sebagai mitra strategis DPRD dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
Menurutnya, kebijakan pro-investasi harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Ia menekankan bahwa regulasi yang kuat lahir dari proses legislasi yang berbasis kajian ilmiah serta sensitivitas terhadap dampak sosial dan ekologis.
Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyoroti pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan legislatif daerah.
“Kapasitas aparatur dan anggota DPRD, menurutnya, menjadi faktor penentu dalam melahirkan kebijakan publik yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan serta responsif terhadap dinamika sosial ekonomi,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan komitmen DPRD dalam menghadirkan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Penguatan kapasitas legislasi dinilai sebagai prasyarat agar peraturan daerah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan implementatif dan berdampak nyata,”tambahnya.
Secara substantif, workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi kebijakan publik. Materi penguatan kepemimpinan legislator disampaikan oleh Hendi Pratama melalui sesi Motivation Handling, yang menekankan pentingnya integritas dan ketahanan personal dalam proses pengambilan keputusan publik.
Pembahasan kemudian mengarah pada sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang dipaparkan oleh Sri Puryono. Ia menekankan urgensi harmonisasi regulasi daerah agar sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong investasi ramah lingkungan.
Isu keadilan investasi turut menjadi perhatian dalam pemaparan Analius Giawa yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kemudahan berusaha, perlindungan masyarakat lokal, dan distribusi manfaat investasi secara proporsional. Sementara itu, pendalaman teknis penyusunan peraturan daerah responsif lingkungan disampaikan oleh Arif Hidayat dengan pendekatan normatif dan aplikatif.
Ketua PKPSDM Unwahas, Agus Triyani, menyampaikan bahwa hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan sebagai rujukan akademik bagi DPRD Kabupaten Batang dalam proses legislasi ke depan.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen Universitas Wahid Hasyim dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif daerah. Melalui kemitraan berkelanjutan, diharapkan lahir regulasi yang mampu mendorong investasi berkualitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing. (03)
