SEMARANG, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) guna memantapkan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026) malam.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah hingga tingkat desa. Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat, termasuk dalam menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) dan mendukung investasi tanpa mengalihfungsikan lahan pertanian.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui nota kesepakatan sinergitas urusan agraria, pertanahan, dan penataan ruang, serta kerja sama sertifikasi Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pada 2025, realisasi sertifikasi LP2B mencapai 240 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap. Secara kumulatif 2023–2025, tercatat 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Selain itu, capaian reforma agraria 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang di Cilacap dan Brebes, serta penataan akses reforma agraria bagi 3.700 KK.
Lampri menyebut sinergi dengan Pemprov dan Forkopimda membantu penyelesaian berbagai program, termasuk penuntasan lebih dari 2.000 bidang tanah kategori KW 456—sertifikat terbit 1961–1967 tanpa peta kadaster yang rawan sengketa.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” ujarnya.
Lampri kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Sementara posisi Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah diisi Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas.(02)
