SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027.
Program tersebut berlaku bagi peserta didik di SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Melalui kebijakan tersebut, sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah akan memperoleh manfaat pembebasan biaya pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tidak diperbolehkan memungut biaya operasional pendidikan dari siswa maupun orang tua.
“Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa,” kata Sadimin di Semarang, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, peserta didik penerima program sekolah gratis akan mendapatkan pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Fasilitas yang diberikan meliputi biaya operasional sekolah seperti SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa.
Selain itu, siswa juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, serta kegiatan akademik lainnya tanpa dikenakan biaya tambahan.
Tidak hanya menyasar sekolah negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen juga memperluas akses pendidikan gratis melalui Program Sekolah Kemitraan yang melibatkan sekolah swasta.
Program tersebut ditujukan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan peserta program ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
“Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per murid per tahun,” ujar Sadimin.
Pada tahun ini, Program Sekolah Kemitraan dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta atau total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi.
Menurut Sadimin, proses seleksi peserta Program Sekolah Kemitraan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan SPMB Negeri melalui jalur afirmasi.
“Proses seleksinya dilakukan bersamaan dengan SPMB Negeri melalui jalur afirmasi,” katanya.
Selain Program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jawa Tengah juga tetap menyediakan program sekolah gratis melalui SMK boarding school dan semi boarding school.
Untuk program boarding school, kuota yang tersedia berada di SMKN Jateng Semarang sebanyak 120 kursi, SMKN Jateng Pati sebanyak 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga sebanyak 96 kursi. Seluruh peserta didik pada program tersebut dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal selama menjalani pendidikan.
“Seluruh siswa dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal,” ujar Sadimin.
Sementara itu, program semi boarding school diselenggarakan di 15 SMK Negeri yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes.
Total kuota yang disediakan untuk program semi boarding school mencapai 471 kursi. Sama seperti program boarding school, seluruh peserta didik juga memperoleh pembebasan biaya operasional dan biaya personal selama mengikuti pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Sadimin menegaskan pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026 akan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun perantara.
“SPMB Jawa Tengah 2026 no titip, no jastip,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda.
“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” ujar Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap berbagai program pendidikan gratis tersebut mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
