KARANGANYAR, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyatakan pelaksanaan program dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan sesuai rencana. Namun, kendala transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi disebut turut memengaruhi serapan anggaran.
Bupati Karanganyar Rober Christanto menjelaskan bahwa sebagian besar program, termasuk pembangunan infrastruktur, telah terlaksana dengan baik.
“Sebenarnya tidak ada kendala apa-apa. Aman semuanya. Seluruh proses, seluruh program kerja, termasuk pembangunan infrastruktur kemarin sudah bisa terlaksana, progres semuanya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya kendala pada transfer dana antar pemerintah yang berdampak pada sejumlah kegiatan.
“Cuma ada transfer daerah yang menjadi kendala. Kalau tidak, bisa selesai semua,” tambahnya.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Rober menyebut sebagian dana belum dapat direalisasikan dan akan dibahas dalam perubahan anggaran.
“Nanti akan bisa dibahas di perubahan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menyoroti besarnya nilai Silpa yang mencapai sekitar Rp214 miliar. Menurutnya, angka tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Nanti dibahas di Banggar. LKPD itu salah satunya juga memuat LHP BPK. Kemarin LHP BPK sudah dibahas, sedangkan LKPD ini merupakan pertanggungjawaban selama tahun 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa besarnya Silpa tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya serapan anggaran, karena terdapat dana yang bersifat terikat serta hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setiap tahun Silpa memang ratusan miliar karena ada yang terikat. Selain itu, hasil temuan-temuan dalam LHP BPK juga menjadi bagian dari Silpa,” jelasnya.
Bagus menambahkan, Silpa tahun ini tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp70 miliar hingga Rp100 miliar. Pembahasan LKPJ nantinya akan menghasilkan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di tengah kenaikan biaya operasional akibat harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien tanpa menambah pagu yang telah ditetapkan.
“Kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu melaksanakan aktivitas itu. Selama ini juga tidak ada usulan penambahan anggaran. Tetap sesuai pagu yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Penulis : Iwan Iswanda
Editor : Jaka N
