SEMARANG, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Papdesi dan sejumlah kementerian/lembaga sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis dalam membangun rantai pasok Program MBG. Keduanya berperan menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi mampu mengelola SPPG. Dengan demikian, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola oleh desa sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG), guna meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan program.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penerima manfaat Program MBG di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani oleh 4.382 SPPG. Sementara itu, terdapat lebih dari 8.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi modal kelembagaan dalam memperkuat ekosistem MBG.
Luthfi menambahkan, Pemprov Jawa Tengah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun keluhan terkait pelaksanaan Program MBG di desa. Ia menegaskan bahwa potensi dan produk unggulan lokal harus menjadi prioritas agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberdayakan ekonomi desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa SPPG harus mengutamakan pemanfaatan potensi pangan yang tersedia di desa. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat berjualan.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ujar Zulkifli.
Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, berharap sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG mampu menggerakkan roda perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” tutur Wargiyati.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
