SEMARANG, Jatengnews.id – Investor dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Jawa Tengah mendorong agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dijalankan.
Fasilitas yang telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi hingga kini masih menunggu kepastian pelaksanaan program.
Rendra Bayu Purnomo, investor dapur MBG wilayah 3T, menjelaskan pembangunan SPPG merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, wilayah 3T memiliki tantangan berbeda dibanding daerah lain, mulai dari kondisi geografis, distribusi logistik, pengadaan bahan pangan, hingga biaya operasional yang lebih tinggi. Karena itu, peran investor menjadi penting dalam mempercepat pembangunan dan kesiapan operasional SPPG.
“Investor telah membangun fasilitas SPPG sekaligus mempersiapkan operasional dapur sesuai regulasi, petunjuk teknis, dan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Rendra, Selasa (30/06/2026).
Ia menyebut seluruh proses pembangunan dan persiapan operasional telah diselesaikan sesuai target waktu, yakni 35 hari. Investor juga telah memenuhi berbagai kewajiban administrasi dan teknis, termasuk kesiapan fasilitas untuk mulai beroperasi.
Di Jawa Tengah, terdapat satu investor terdampak dengan lima fasilitas SPPG yang telah dipersiapkan. Namun, sebagian fasilitas tersebut belum dapat berjalan sehingga manfaat program belum dirasakan masyarakat.
Dampak kondisi tersebut juga dirasakan investor karena fasilitas yang sudah selesai dibangun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, terdapat tekanan terhadap arus kas karena masih ada kewajiban kepada kontraktor, pemasok material, vendor instalasi listrik dan air, serta penyedia jasa lainnya.
Di sisi lain, tenaga kerja lokal dan relawan yang telah direkrut untuk mendukung operasional SPPG masih menunggu kepastian dimulainya kegiatan.
“Selama operasional belum berjalan, biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas tetap menjadi tanggung jawab investor agar kondisi dapur tetap layak digunakan,” jelasnya.
Investor mengaku telah melakukan berbagai komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, mulai dari menyampaikan surat resmi kepada BGN, berkoordinasi dengan Kepala Regional BGN Jawa Tengah, Koordinator Wilayah, hingga Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
Investor juga meminta percepatan penyelesaian proses yang menjadi prasyarat operasional, terutama bagi SPPG wilayah 3T yang telah memiliki dokumen pendukung seperti Surat Keputusan (SK), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Adapun lima SPPG wilayah 3T Jawa Tengah yang telah siap dengan jumlah penerima manfaat antara lain:
* SPPG Desa Parang: 326 penerima manfaat
* SPPG Desa Nyamuk: 166 penerima manfaat
* SPPG Desa Kemujan: 1.041 penerima manfaat
* SPPG Desa Tambak Gojoyo: 449 penerima manfaat
* SPPG Desa Tambak Seklenting: 532 penerima manfaat
Total penerima manfaat mencapai 2.514 orang.
Menurut Rendra, data tersebut menunjukkan kebutuhan nyata masyarakat wilayah kepulauan terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia berharap wilayah 3T di Jawa Tengah tetap mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan program dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tantangan distribusi, dan jumlah penerima manfaat yang telah terverifikasi.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan transparansi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar program dapat segera berjalan,” pungkasnya.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
