PERKEMBANGAN media digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika dahulu televisi, radio, surat kabar, dan portal berita menjadi sumber utama untuk mengetahui berbagai peristiwa, kini media sosial mengambil peran yang semakin dominan.
Di tengah perubahan tersebut, muncul fenomena baru: influencer yang tidak lagi sekadar membuat konten hiburan, tetapi juga menyampaikan informasi, mengulas isu sosial, hingga memberikan opini yang mampu membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa.
Fenomena ini semakin menguat seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Di era serba cepat, orang cenderung mencari informasi yang singkat, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja.
Influencer pun dianggap lebih dekat dengan audiens, menggunakan bahasa yang santai, serta terasa lebih autentik dibandingkan media formal. Tak heran jika banyak orang kini lebih memilih membuka Instagram, TikTok, YouTube, atau Threads daripada membaca berita dari media konvensional.
Perubahan tersebut tentu membawa dampak positif. Influencer mampu menyederhanakan isu-isu yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai topik yang sebelumnya terasa berat dapat dikemas dengan bahasa yang ringan tanpa kehilangan daya tarik. Selain itu, media digital juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan publik.
Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan yang tidak bisa diabaikan. Ketika influencer mulai menjalankan fungsi layaknya media, tidak semuanya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang bertanggung jawab.
Demi mengejar kecepatan, informasi terkadang disampaikan tanpa proses verifikasi yang memadai. Tidak sedikit pula konten yang lebih mengutamakan sensasi, potongan video, atau judul yang provokatif dibandingkan penyampaian konteks secara utuh.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena besarnya pengaruh yang dimiliki para influencer. Dalam hitungan jam, satu unggahan dapat menjangkau jutaan orang. Sebuah opini mampu memengaruhi cara publik memandang seseorang, memahami suatu kasus, bahkan mengambil keputusan. Dalam kondisi tertentu, dampak komunikasi seorang influencer bisa sama besar, bahkan melebihi media massa.
Dari sudut pandang hukum dan etika komunikasi, persoalan ini bukan hanya tentang kebebasan berekspresi. Setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut juga disertai tanggung jawab ketika informasi yang disampaikan berpotensi memengaruhi atau merugikan orang lain. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penyebaran informasi sebelum fakta benar-benar lengkap. Tidak sedikit konten dibuat berdasarkan asumsi, potongan peristiwa, atau sumber yang belum jelas hanya demi mengejar perhatian publik. Akibatnya, masyarakat berisiko menerima informasi yang keliru. Yang lebih disayangkan, tidak semua pembuat konten bersedia memberikan klarifikasi atau koreksi ketika informasi yang mereka sampaikan terbukti tidak benar.
Fenomena lain yang juga sering terjadi adalah munculnya konten yang menggiring opini publik terhadap suatu kasus sebelum adanya keputusan resmi. Seseorang dapat langsung dicap bersalah atau sebaliknya dianggap benar hanya berdasarkan narasi yang viral di media sosial. Padahal, prinsip dasar hukum menjunjung asas praduga tak bersalah, yakni setiap orang berhak diperlakukan secara adil hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Jika dicermati lebih jauh, perbedaan mendasar antara influencer dan media massa sebenarnya bukan terletak pada jumlah pengikut atau platform yang digunakan, melainkan pada proses kerja di balik penyampaian informasi.
Media memiliki mekanisme penyuntingan, verifikasi, serta tanggung jawab editorial yang jelas. Sebaliknya, sebagian besar influencer bekerja secara mandiri dengan kebebasan yang lebih luas. Kebebasan tersebut memang mendorong kreativitas, tetapi juga membawa risiko ketika informasi yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik.
Menurut saya, persoalan ini bukan berarti influencer harus diperlakukan sama seperti jurnalis atau dibatasi haknya untuk berbicara. Namun, semakin besar pengaruh komunikasi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus diemban. Memiliki jutaan pengikut berarti memiliki kemampuan membentuk opini publik. Karena itu, kehati-hatian sebelum mengunggah informasi menjadi sebuah keharusan.
Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen informasi juga memegang peran yang tidak kalah penting. Salah satu persoalan terbesar saat ini adalah kebiasaan menerima dan membagikan informasi tanpa memeriksa sumber maupun kebenarannya. Banyak orang mempercayai suatu informasi hanya karena sedang viral atau ramai diperbincangkan. Padahal, jumlah penonton, komentar, maupun pengikut tidak pernah menjadi jaminan bahwa sebuah informasi benar.
Oleh karena itu, literasi media menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi sumber informasi, memahami konteks secara utuh, serta membandingkan berbagai sudut pandang sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah informasi. Kemampuan berpikir kritis inilah yang akan menjadi benteng utama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.
Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat. Algoritma seharusnya tidak hanya mengutamakan konten yang paling ramai atau paling banyak menarik perhatian, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi konten yang akurat, berkualitas, dan bertanggung jawab.
Ke depan, batas antara influencer dan media massa kemungkinan akan semakin kabur. Kemajuan teknologi membuat siapa pun dapat menjadi penyampai informasi kepada publik. Namun, perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip dasar komunikasi yang sehat. Popularitas dan kecepatan bukanlah alasan untuk mengesampingkan akurasi dan tanggung jawab.
Pada akhirnya, menjadi influencer bukan sekadar memiliki banyak pengikut atau mampu menciptakan konten yang menarik. Ketika seseorang telah memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa, ia juga memikul tanggung jawab moral atas setiap informasi yang disampaikan. Sebab, komunikasi yang baik bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat berbicara, melainkan oleh siapa yang mampu menyampaikan informasi secara jujur, akurat, bijaksana, dan bertanggung jawab. (01).
Penulis: Raulghany Rangguci, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Admin Jatengnews.id
