SEMARANG, Jatengnews.id – Aliansi Jateng Guyub menggelar aksi pemukulan seribu kentongan pada hari ketiga demonstrasi di Kota Semarang, Jumat (24/7/2026).
Aksi tersebut disebut sebagai simbol peringatan atau alarm bahwa berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah belum mendapat penyelesaian.
Ratusan peserta aksi yang terdiri atas petani, nelayan, buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah berjalan kaki dari Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) sekitar pukul 13.20 WIB sambil memukul kentongan.
Massa kemudian berhenti di Mapolda Jawa Tengah sekitar pukul 13.38 WIB untuk menyampaikan orasi, termasuk menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap tujuh warga Jawa Tengah. Aksi selanjutnya berlanjut menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang.
Koordinator aksi, Joko Prianto, mengatakan pemukulan kentongan merupakan simbol peringatan kepada pemerintah bahwa kondisi masyarakat sedang tidak baik.
“Pemukulan kentongan ini merupakan simbol atau alarm kepada pemerintah bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Menurut Joko, irama kentongan yang dipukul dengan tempo cepat melambangkan situasi darurat akibat berbagai persoalan yang dinilai semakin mengancam ruang hidup dan hak-hak masyarakat.
“Jika tempo cepat artinya marabahaya yang semakin menghimpit, mencerabut ruang dan hak kita,” tegasnya.
Aliansi Jateng Guyub juga menilai belum ada tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Senin (20/7/2026).
Mereka menegaskan, apabila hingga berakhirnya rangkaian aksi tidak ada respons konkret dari pemerintah, aliansi akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Gubernur Jawa Tengah.
“Jika sampai hari ini usai dan tidak ada tindak lanjut atas tuntutan tersebut, Jateng Guyub akan menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Gubernur Jawa Tengah,” kata Joko.
Ia menambahkan, aksi pemukulan kentongan menjadi seruan bagi masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah untuk memperkuat gerakan rakyat serta terus mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada aspirasi masyarakat.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
