SEMARANG, Jatengnews.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah resmi memulai tahapan penjaringan Calon Ketua Umum untuk masa bakti 2025–2029.
Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menggelar rapat koordinasi perdana di Kantor KONI Jateng, Kompleks Jatidiri, Semarang, Rabu (3/9/2025).
Baca juga: LPJ KONI Jateng Diapresiasi Inspektorat Jateng, Bersih Tak Ada Penyimpangan
Rapat dipimpin Ketua TPP, Prof. Dr. FX Joko Priyono, SH, MH, bersama Sekretaris TPP, Achmad Ris Ediyanto, serta dihadiri seluruh anggota. Dalam rapat tersebut, ditetapkan timeline kerja serta kriteria dan persyaratan calon Ketua Umum.
“Musorprov dijadwalkan pada 23 sampai 25 Oktober 2025. Karena dilaksanakan sebelum 26 Oktober, maka Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tidak berlaku,” jelas Joko Priyono.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) tetap mengacu pada AD/ART KONI 2022 serta Peraturan Ketua Umum KONI Jateng Nomor 3 dan 4 Tahun 2022.
Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Ketua Umum KONI Jateng meliputi, WNI dan berdomisili di Jawa Tengah (dibuktikan dengan KTP dan KK), pernah menjadi pengurus KONI atau cabang olahraga setidaknya satu periode, pendidikan minimal SMA/sederajat, dukungan minimal 20 persen dari anggota KONI yang memiliki hak suara, tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa, atau menjalani hukuman pidana, menyampaikan visi-misi dan kesediaan bekerja penuh waktu.
“Penjaringan ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pemimpin baru KONI Jateng yang memiliki integritas dan kapasitas,” ujar Achmad Ris Ediyanto.
Baca juga: Kadisporapar Jateng Apresiasi KONI Jateng, Sukses Prestasi di PON Aceh Sumut
Menurutnya, TPP juga akan segera membentuk sekretariat resmi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi teknis agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
TPP berharap proses Musorprov nanti dapat melahirkan figur pemimpin olahraga yang mampu membawa Jawa Tengah menorehkan prestasi lebih tinggi di level nasional bahkan internasional.
“Kami pastikan seluruh tahapan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, tanpa rekayasa,” tutup Joko Priyono.(02)
