SEMARANG, Jatengnews.id — Setahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mencatatkan sejumlah capaian makro pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi melampaui target, angka pengangguran dan kemiskinan menurun, serta indeks reformasi birokrasi menembus sasaran dalam RPJMD.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, menyebut transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di era Luthfi–Yasin terukur melalui indikator makro.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Tata kelola juga menguat dengan indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan reformasi birokrasi,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
FGD yang dikemas dalam agenda Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah.
Zulkifli memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37 persen, melampaui target 4,8 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan hingga 4,66 persen.
Di sektor tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi tercatat 94,06 atau di atas target 91,5. Namun, Indeks Integritas Nasional masih menjadi pekerjaan rumah, dengan realisasi 75,38 dari target 80,97, meski Jawa Tengah tetap berada di posisi dua besar nasional.
Untuk sektor kesejahteraan, tingkat kemiskinan berada di angka 9,39 persen, masih dalam rentang target 9,00–9,66 persen. Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 persen, mencerminkan penguatan kemandirian keuangan daerah.
Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tercatat 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia berada di angka 0,59 (2024).
“Sekarang kita jaga betul agar mayoritas indikator terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai mayoritas target RPJMD telah tercapai. Namun, ia mengingatkan pentingnya pemerataan hasil pembangunan.
“Tantangan berikutnya memastikan pemerataan capaian pembangunan,” ujarnya.
Saleh juga mendorong penguatan kreativitas birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi pendapatan tidak bisa hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga optimalisasi aset daerah dan BUMD.
Terkait investasi yang telah terealisasi Rp 88 triliun, ia berharap dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat,” tandasnya.(02)
