JAKARTA, Jatengnews.id – Pemerintah pusat bersama gubernur se-Indonesia memperkuat strategi percepatan program 3 juta rumah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Rapat koordinasi digelar di Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026), dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi daerah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Boedyo Dharmawan, menyebut rakor menghasilkan arahan strategis, termasuk pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai basis intervensi program.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, beban backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan,” kata Boedyo.
Sepanjang 2025, Jawa Tengah berhasil menuntaskan 274 ribu unit backlog melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, dan partisipasi masyarakat. Untuk 2026, Pemprov Jateng menargetkan capaian serupa, termasuk relokasi warga terdampak bencana.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi alokasi anggaran Jawa Tengah untuk perbaikan rumah tidak layak huni (17 ribu RTLH pada 2025), menegaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan agenda strategis nasional yang menekankan sinergi pusat-daerah.(02)
