SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 37.054 usulan program dengan total nilai mencapai Rp37,8 triliun dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2027.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa sebagian besar usulan berasal dari kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Dari sisi anggaran, sektor infrastruktur desa juga mendominasi dengan nilai sekitar Rp13,1 triliun, disusul kebutuhan sarana dan prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun. Selain itu, terdapat pula usulan pada sektor hibah dan pendidikan.
Namun, menurut Sumarno, besarnya jumlah usulan menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah provinsi. Karena itu, diperlukan penentuan skala prioritas yang tepat.
“Dengan mempertimbangkan potensi anggaran yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Musrenbang harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar menjadi agenda rutin tahunan.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan fokus pembangunan ke depan pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Menurutnya, pariwisata harus dipandang sebagai bagian dari industri yang lebih luas.
“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Musrenbang ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga kelompok masyarakat seperti forum anak dan penyandang disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan inklusif.
“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi. Kami berharap seluruh usulan dapat diselaraskan dengan program prioritas provinsi,” tegasnya.(02)
