SEMARANG, Jatengnews.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi persoalan kecamatan blankspot pendidikan, yakni wilayah yang belum memiliki sekolah negeri jenjang SMA atau SMK. Kondisi ini masih ditemukan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Berdasarkan data Disdik Jateng, terdapat sekitar 21 kecamatan di Jawa Tengah yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses pendidikan menengah bagi siswa di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdik Jateng, Sunarto, mengatakan pihaknya pada SPMB tahun ini menyediakan kuota domisili khusus sebesar 5 persen bagi siswa dari wilayah blankspot dan desa yang tanah kasnya digunakan untuk pembangunan sekolah.
“Kalau tahun lalu domisili khusus hanya diberikan kepada kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK. Tahun ini kami perluas. Ada 49 desa yang tanah kas desanya dipakai untuk pendirian sekolah dan 21 area blankspot yang mendapat kuota domisili khusus,” ujar Sunarto belum lama ini.
Ia menjelaskan, melalui jalur tersebut, calon peserta didik tidak diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal maupun nilai akademik. Seleksi dilakukan menggunakan parameter usia.
Menurut Sunarto, kebijakan ini merupakan solusi jangka pendek agar anak-anak di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan tetap memiliki peluang masuk sekolah negeri.
Selain itu, Disdik Jateng juga terus mengurangi jumlah kecamatan blankspot melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Salah satunya adalah SMAN Kemalang di Kabupaten Klaten yang telah siap menerima siswa pada SPMB 2026.
“Dibangun oleh APBD Jateng tahun 2025. Tahun ini izin operasional sudah terbit dan sudah bisa membuka SPMB,” kata Sunarto.
SMAN Kemalang pada tahap awal membuka tiga rombongan belajar dengan kapasitas 108 siswa. Sebelumnya, siswa di wilayah tersebut harus mengikuti pembelajaran jarak jauh yang terhubung dengan SMAN 1 Karangnongko.
Sunarto menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempercepat pembangunan sekolah di wilayah blankspot. Namun, syarat utama pembangunan adalah ketersediaan lahan dari pemerintah kabupaten atau kota.
“Kalau tanah sudah disediakan pemerintah kabupaten atau kota, kami siap membangun sekolahnya sekaligus menyediakan tenaga gurunya,” tegasnya.
Berdasarkan data Disdik Jateng, jumlah kecamatan blankspot yang sebelumnya mencapai 24 wilayah kini berkurang setelah pembangunan sejumlah sekolah baru. Namun, DPRD Jateng mencatat masih terdapat sekitar 23 kecamatan yang mengalami keterbatasan akses pendidikan menengah.
Di Kota Semarang sendiri, beberapa wilayah masih termasuk blankspot pendidikan, seperti Kecamatan Gajahmungkur, Tugu, Candisari, Gayamsari, dan Semarang Timur.
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, Disdik Jateng juga menggandeng 139 SMA dan SMK swasta melalui program kemitraan. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2 juta per siswa per tahun bagi peserta didik yang diterima melalui skema tersebut.
Data Disdik Jateng mencatat jumlah lulusan SMP tahun 2026 mencapai sekitar 567.500 siswa, sedangkan daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 231.724 kursi atau setara 40,83 persen.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki 366 SMA negeri dan 238 SMK negeri yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Namun, pembangunan sekolah baru masih terkendala ketersediaan lahan di sejumlah daerah.
“Kalau untuk pembangunan sekolah baru, kami masih menunggu kesiapan lahan dari daerah,” pungkas Sunarto.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
