SEMARANG, Jatengnews.id – Puluhan kader dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga, hingga berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Terpantau, mereka tiba sekitar pukul 16.07 sambil membentangkan spanduk berisikan kritik seperti ‘VOC Gaya Baru’ ‘Copot Gubernur BI’ dan masih banyak lainnya.
Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badko HMI Jateng-DIY, Gema Dilal menilai, kebijakan menaikkan suku bunga untuk memperkuat rupiah justru berpotensi menambah beban masyarakat.
Menurutnya, kenaikan suku bunga akan berdampak langsung terhadap meningkatnya cicilan kredit di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun.
“Kalau suku bunga naik, otomatis cicilan juga naik. Ini justru semakin memberatkan masyarakat. Daya beli masyarakat sedang berkurang, kok malah cicilannya dinaikkan. Menurut kami, kebijakan ini kurang tepat,” kata Gema saat ditemui di sela aksi.
Ia menegaskan, penguatan rupiah tidak seharusnya hanya berorientasi pada angka statistik dan indikator ekonomi semata. Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Substansinya bukan sekadar menguatkan rupiah dengan data. Pemerintah harus melihat bahwa daya beli masyarakat masih lemah dan pendapatan masyarakat belum memadai. Jangan hanya memandang rakyat sebagai angka dan statistik,” ujarnya.
Gema mendorong pemerintah untuk fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan perbaikan upah pekerja.
Menurutnya, peningkatan UMK dan UMR menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau pendapatannya tidak naik? Pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui kenaikan upah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung fenomena banyaknya tenaga kerja muda Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena merasa kesejahteraan di dalam negeri masih rendah.
“Kita melihat banyak tenaga kerja kompeten memilih ke luar negeri karena upah di sana lebih layak. Di Indonesia, UMR hanya dianggap cukup untuk makan dan minum. Padahal manusia juga membutuhkan pendidikan, hiburan, dan kesejahteraan,” katanya.
Selain itu, Gema menilai generasi muda saat ini semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki rumah.
“Dengan gaji yang sekarang, sangat sulit bagi anak muda untuk membeli rumah. Padahal papan adalah kebutuhan pokok. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini cenderung bersifat sentralistis dan mengabaikan potensi daerah.
Ia menyebut semangat reformasi 1998 adalah desentralisasi, namun menurutnya kebijakan pemerintah saat ini justru kembali menarik banyak kewenangan ke pusat.
“Kami melihat saat ini terjadi sentralisasi kebijakan. Banyak program nasional dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang mengedepankan desentralisasi,” ujarnya.
Billy juga mengkritisi sejumlah program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya berpotensi menjadi instrumen politik jangka panjang.
Selain itu, ia menyinggung persoalan tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih menghadapi persoalan pembiayaan di berbagai daerah.
“Banyak daerah masih kesulitan membayar gaji PPPK dan honorer. Ini menunjukkan adanya persoalan sentralisasi kebijakan karena daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat,” katanya.
Dalam aksi tersebut, HMI juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, khususnya Pertamax, yang dinilai turut menambah beban masyarakat.
Menurut Billy, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan alasan geopolitik internasional sebagai penyebab kenaikan harga BBM, tetapi juga harus menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Ia menambahkan, apabila pelemahan rupiah dan berbagai persoalan ekonomi tidak segera ditangani secara substantif, HMI membuka kemungkinan menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
“Kalau kondisi terus memburuk, aksi yang lebih besar tentu menjadi langkah yang rasional. Kami tidak akan diam terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat hari ini,” pungkasnya.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
