PURWOREJO, Jatengnews.id – Upaya menghadirkan energi berkeadilan terus diperkuat pemerintah bersama PT PLN (Persero) melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses listrik bagi masyarakat hingga wilayah terpencil sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, listrik bukan sekadar kebutuhan energi, melainkan infrastruktur dasar yang mendukung pendidikan, akses informasi, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan penyalaan simbolis listrik bagi salah satu penerima manfaat BPBL 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
“Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam cepat. Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Jadi saya pikir ini (listrik) salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan,” ujar Bahlil.
Pemerintah menargetkan Program BPBL tahun 2026 mampu menjangkau 225.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, termasuk 24.000 rumah tangga di Jawa Tengah. Sebelumnya, sepanjang 2025 program ini telah terealisasi untuk 220.845 rumah tangga secara nasional, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Jawa Tengah.
Selain BPBL, pemerintah juga terus memperluas jaringan kelistrikan melalui Program Lisdes. Pada 2025, pembangunan listrik desa telah terealisasi di 1.403 lokasi di Indonesia, termasuk 113 lokasi di Jawa Tengah.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui Lisdes di 1.520 lokasi secara nasional, dengan 16 lokasi di Jawa Tengah.
Bahlil menyampaikan, percepatan elektrifikasi merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mendapatkan layanan dasar yang sama.
“Saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu selalu jauh dengan akses gardu induk. Secara bisnis oleh PLN tidak masuk, maka pemerintah harus hadir. Ini bukan persoalan mahalnya, tapi pelayanannya. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir memberikan listrik,” tegasnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung agenda pemerintah dalam memperluas akses listrik hingga pelosok negeri.
Dalam pelaksanaan Program Lisdes 2025, PLN telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 3.662,68 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan kapasitas 105.280 kilovolt ampere (kVA).
“PLN siap menjalankan amanah pemerintah untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga wilayah 3T. Melalui Program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat menikmati manfaat listrik sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional,” kata Darmawan.
Sementara itu, Program BPBL menjadi solusi bagi masyarakat yang berada di wilayah berlistrik namun masih terkendala biaya untuk melakukan penyambungan listrik baru.
Menurut Darmawan, kehadiran listrik mampu membuka peluang baru bagi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas, mendukung pendidikan anak, hingga memperbaiki kualitas kehidupan keluarga.
Salah satu penerima manfaat, Markamah (58), warga Desa Hardimulyo yang sehari-hari bekerja sebagai penganyam bambu, mengaku kehadiran listrik membuat aktivitasnya semakin produktif.
“Alhamdulillah sudah punya listrik sendiri. Terima kasih kepada bapak Menteri yang telah membantu saya. Saya sangat senang dan sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Kalau malam-malam saya bisa lembur membuat besek,” ungkapnya.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
