KARANGANYAR, Jatengnews.id – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Karanganyar melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, sebagian besar SPPG dinilai telah berjalan sesuai standar, namun masih ditemukan beberapa dapur yang belum memenuhi persyaratan sehingga diusulkan untuk dihentikan sementara.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karanganyar Adhe Eliana, Rabu (8/7/2026) mengatakan evaluasi dilakukan bersama koordinator wilayah SPPG dan seluruh unsur satgas guna memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan baik.
Dari hasil sidak tersebut, beberapa dapur mendapat apresiasi karena telah memenuhi standar, mulai dari tata letak dapur, kebersihan, hingga pengelolaan operasional. Namun, masih ditemukan sejumlah dapur yang sanitasinya belum memenuhi ketentuan.
“Selama libur sekolah kami melakukan evaluasi menyeluruh. Kami memastikan dapur-dapur yang sudah beroperasi benar-benar menjalankan SOP sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menemukan sejumlah SPPG yang tidak sesuai standar,”ujarnya.
Adhe menegaskan, yang belum memenuhi standar diusulkan kepada BGN untuk dievaluasi dan dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan.
Seperti aspek sanitasi, kelayakan dapur, sertifikasi juru masak, serta sistem pengawasan operasional yang menjadi tanggung jawab kepala dapur.
“Hasil evaluasi lapangan akan menjadi dasar usulan Satgas kepada BGN. Menurutnya, keputusan yang diambil BGN akan mengacu pada fakta-fakta hasil sidak di lapangan,”tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Satgas juga menyoroti penggunaan pemasok bahan pangan. Setiap SPPG didorong menggandeng sedikitnya 15 pemasok dari UMKM lokal agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan masyarakat Karanganyar.
Pihaknya mengaku masih menemukan beberapa dapur yang berbelanja bahan pangan dari luar daerah, seperti Boyolali. Karena itu, kepala dapur diminta lebih aktif mengawasi mitra dan mengutamakan pemasok lokal.
“Kalau masih belanja dari luar daerah, kami minta dievaluasi. Kepala dapur harus tahu siapa pemasoknya dan tidak menyerahkan semuanya kepada mitra,” tegasnya.
Di sejumlah wilayah seperti Popongan, Nglungge, Jenawi, Pasar Bejen, Pasar Karangpandan, hingga Pasar Kemuning, menurutnya sudah banyak SPPG yang bekerja sama dengan koperasi, petani, pedagang, dan UMKM setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.
Program SPPG juga dinilai memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan target lebih dari 100 SPPG di Karanganyar dan rata-rata mempekerjakan sekitar 50 relawan dapur di setiap unit, program tersebut berpotensi menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.
“Satgas berharap seluruh SPPG telah menyelesaikan pembenahan sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada pertengahan Juli sehingga seluruh layanan makan bergizi dapat kembali berjalan optimal,”pungkasnya.
Penulis : Iwan Iswanda
Editor : Jaka N
