SEMARANG, Jatengnews.id – Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai ditinggalkan. Hingga awal Agustus 2026, jumlah ASN yang masih memanfaatkan skema kerja dari rumah tercatat kurang dari empat persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan, berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mayoritas ASN telah kembali bekerja dari kantor meski kebijakan WFH masih berlaku.
“Laporan dari BKD, sebenarnya yang memanfaatkan sudah enggak banyak, enggak sampai 4 persen,” kata Sumarno usai rapat bersama jajaran BUMD dan BLUD di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).
Menurut Sumarno, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memutuskan apakah kebijakan WFH akan dihentikan atau tetap dilanjutkan. Keputusan tersebut masih akan dibahas karena menyangkut sekitar 66 ribu ASN di lingkungan Pemprov Jateng.
“Nanti akan diumumkan. Karena ada sekitar 66.000 teman-teman ASN di Jateng,” ujarnya.
Kebijakan WFH mulai diterapkan sejak 1 April 2026 dengan skema bekerja dari rumah setiap Jumat. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penghematan energi di tengah meningkatnya harga serta kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Selain menerapkan WFH, Pemprov Jateng juga memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengurangi konsumsi energi.
Selama menjalankan WFH, ASN diwajibkan mengaktifkan fitur tag location sebagai bukti berada di rumah pada jam kerja. Pengawasan dilakukan oleh masing-masing OPD, sementara pelanggaran, seperti bepergian ke luar rumah saat WFH, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Seiring mulai meredanya situasi konflik di Timur Tengah, Pemprov Jateng kini mengevaluasi keberlanjutan kebijakan tersebut. Rendahnya tingkat pemanfaatan WFH menunjukkan sebagian besar ASN telah kembali menjalankan aktivitas kerja secara normal dari kantor.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
