SEMARANG, Jatengnews.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (DEMA FUHUM) UIN Walisongo Semarang menyoroti rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap birokrasi kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
Kondisi itu disebut menjadi salah satu alasan korban dugaan kekerasan seksual berbasis digital (KSBD) atau kekerasan gender berbasis online (KGBO) oleh seorang dosen belum berani melapor secara resmi.
Sebelumnya, telah diketahui bahwa pihak Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UIN Walisongo Semarang mengalami kesulitan mencari saksi maupun korban yang mau melaporkan perihal postingan Instagram @Pesan_uinws soal KSDB.
Ketua DEMA FUHUM, Nur Yusril mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan langsung dari korban, meski sudah muncul sejumlah dugaan korban dalam kasus tersebut.
“Untuk sejauh ini belum ada korban yang melapor ke DEMA. Cuma sudah ada beberapa dugaan korban,” ujarnya saat diwawancarai Jatengnews.id Jumat (8/5/2025).
Ia menyebut, berdasarkan pendataan sementara, terdapat empat orang yang diduga menjadi korban.
Menurutnya, korban diduga enggan melapor karena minimnya kepercayaan terhadap proses penanganan kasus di kampus.
Karena korban belum melapor, baik ke Satgas maupun pihak Dema, sehingga kronologi kejadian tindak asusial yang diduga dilakukan dosen ini masih belum diketahui. Termasuk apakah tindakan kekerasannya sejauh mana, juga masih sebatas dalam postingan media sosial.
“Kemungkinan korban tidak berani melapor karena rasa percaya terhadap birokrasi itu sangat kecil. Beberapa kasus kekerasan seksual sebelumnya penindakannya minim dan terputus, sehingga teman-teman merasa kalau melapor pun kasusnya tidak akan selesai,” katanya.
Yusril menambahkan, relasi kuasa yang dimiliki terduga pelaku juga diduga menjadi faktor ketakutan korban untuk berbicara.
“Itu juga bisa menjadi salah satu ketakutan korban,” ujarnya.
DEMA FUHUM bersama Senat Mahasiswa sebelumnya telah menyampaikan pernyataan sikap dan melakukan audiensi dengan birokrasi fakultas, Satgas PPKS, serta Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo.
Dalam pernyataannya, DEMA FUHUM mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus dan menegaskan keberpihakan penuh kepada korban.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama di fakultas kami, tanpa pengecualian siapapun pelakunya,” tegas Yusril.
Pihaknya juga mendesak agar kasus ditangani secara transparan dan adil, serta menolak segala bentuk perlindungan terhadap pelaku maupun pembungkaman korban.
Selain itu, DEMA FUHUM mendorong adanya edukasi dan sosialisasi terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebab, menurut Yusril, masih banyak mahasiswa yang tidak memahami bahwa dirinya mengalami pelecehan maupun mekanisme pelaporannya.
“Fun fact-nya, ternyata masih banyak mahasiswa yang tidak tahu kalau dirinya sudah dilecehkan dan tidak tahu harus melapor ke siapa atau bagaimana alurnya,” katanya.
Terkait terduga pelaku, Yusril menyebut sosok tersebut merupakan mantan kepala program studi di FUHUM. Ia mengungkapkan, terduga pelaku sebelumnya telah mengakui perbuatannya di hadapan dekan fakultas sekitar Desember 2025 hingga Januari 2026.
“Pelaku mengakui bahwa ciri-ciri dan narasi yang beredar di media sosial memang mengarah ke dirinya dan dia mengaku kalau memang dia pelakunya,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, pihak fakultas tengah mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Namun proses pemanggilan terduga pelaku belum dilakukan karena yang bersangkutan sedang cuti.
Yusril memastikan DEMA FUHUM akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini agar tidak ada lagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus,” tandasnya. (02)
