SIDOARJO, Jatengnews.id — Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur.
Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sebelumnya telah dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Peluncuran GPIPS dilakukan sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Melalui program ini, langkah pengendalian inflasi pangan diarahkan agar selaras dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa. Hadir pula Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan sejumlah perbankan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa implementasi GPIPS 2026 akan diperkuat melalui sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Implementasi GPIPS difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Aida.
Pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu dan berlanjut di wilayah Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran nasional. Selanjutnya, program ini akan diperluas ke wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dengan mempertimbangkan karakteristik inflasi di masing-masing daerah.
Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan. Program tersebut mencakup peningkatan produktivitas pangan, penguatan distribusi, integrasi ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), hingga penguatan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.
Selain peluncuran GPIPS, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Rapat tersebut membahas strategi jangka pendek dan menengah-panjang dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam jangka pendek, fokus strategi diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan melalui dukungan sarana-prasarana pertanian, regenerasi petani, peningkatan kapasitas SDM pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan kelembagaan pangan daerah, serta penguatan distribusi dan kerja sama antarwilayah.
Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang difokuskan pada pembangunan ekosistem pangan hulu-hilir melalui perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi pertanian, serta penguatan neraca pangan nasional.
Upaya pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan secara konsisten oleh TPIP dan TPID dinilai berhasil menjaga stabilitas harga. Pada April 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen (year on year), sedangkan inflasi kelompok volatile food berada di angka 3,37 persen (year on year), masih dalam kisaran sasaran 3,0–5,0 persen.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Langkah tersebut ditempuh melalui peningkatan produksi pangan untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (03)
