Wagub Jateng Minta SPPG Serap Telur Peternak Lokal untuk Program MBG

Taj Yasin menegaskan bahwa keberadaan ribuan dapur MBG harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya peternak, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.

SEMARANG, Jatengnews.id  – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Taj Yasin menegaskan bahwa keberadaan ribuan dapur MBG harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya peternak, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.

“Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka tersebut dinilai masih belum sebanding dengan potensi produksi telur di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.

Selain telur, kebutuhan daging ayam juga cukup besar, yakni mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun.

Untuk meningkatkan serapan produk lokal, Pemprov Jawa Tengah berencana membuat kesepakatan dengan asosiasi peternak, koperasi, serta pemangku kepentingan agar SPPG memprioritaskan bahan baku dari daerah sendiri.

“Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas Taj Yasin.

Ia menambahkan, apabila terdapat SPPG di suatu daerah, maka kebutuhan bahan pangan seperti telur dan sayur seharusnya dipenuhi oleh pemasok lokal terlebih dahulu untuk menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga.

Taj Yasin juga menyoroti masih adanya laporan harga telur di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.

“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyebut kesepakatan tersebut akan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat penyerapan bahan baku lokal.

Saat ini, Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan ribuan pelaku usaha, di antaranya 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, serta 7.967 pemasok bahan pangan lainnya.

Penulis : Jaka N

Editor : Shodiqin

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN