SEMARANG, Jatengnews.id – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (22/6/2026).
Membawa sejumlah tuntutan besar, massa menyoroti persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga dugaan masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa aksi tiba sekitar pukul 15.45 WIB dengan membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah, salah satunya bertuliskan “Evaluasi Kabinet Merah Putih”.
Koordinator Lapangan Aksi PMII Jawa Tengah, Andre Bahtiyar mengatakan, terdapat sejumlah isu nasional yang menjadi perhatian mahasiswa. Di antaranya terkait isu kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
“Ada beberapa tuntutan. Pertama soal isu kenaikan BBM, kedua nilai tukar rupiah yang semakin melemah dan hari ini menginjak Rp17.800 per dolar AS,” ujar Andre.
Selain persoalan ekonomi, PMII juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai berlangsung cepat dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.
“RUU Polri digodok sekitar 20 hari lalu langsung disahkan, sedangkan RUU Perampasan Aset sejak 2007 sampai hari ini belum disahkan. Ini sangat kontraproduktif,” katanya.
Mahasiswa juga mengkritisi pengesahan Undang-Undang TNI serta keterlibatan aparat keamanan dalam ruang sipil. Menurut Andre, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak mengganggu semangat reformasi.
“Ini sangat berbahaya bagi ruang-ruang sipil. Jangan sampai terjadi orde baru kembali dengan pendekatan semi militer,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, PMII turut membawa isu supremasi hukum, dugaan kriminalisasi masyarakat sipil, hingga persoalan lingkungan. Tak hanya itu, program MBG juga menjadi sorotan mahasiswa menyusul adanya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pihak di Badan Gizi Nasional (BGN).
Andre meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak disalahgunakan.
“Prinsipnya kami memberikan saran untuk dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG dan tubuh BGN. Jangan sampai program ini menjadi ajang memperkaya kelompok tertentu,” ujarnya.
PMII juga menyebut menemukan sejumlah laporan terkait dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar namun tetap berjalan demi mengejar target pelaksanaan program.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Dalam aksi itu, sekitar 350 mahasiswa hadir. PMII Jawa Tengah menyatakan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Kalau tuntutan ini tidak ada respons yang baik dari pemerintah, kami akan mengadakan aksi kembali. Di 300 titik di Indonesia, kami siap menggelar aksi nasional atas nama PMII,” tandas Andre.
Mahasiswa berharap dapat berdialog langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Penulis : Muhammad Kamal
Editor : Alif Nazzala Rizqi
