SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mendalami kekhawatiran masyarakat terkait rencana pengembangan proyek energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, Pemprov Jateng akan berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah kabupaten terkait rencana pengembangan geotermal tersebut.
Menurut Taj Yasin, persoalan geotermal perlu dibahas secara terbuka, terutama apabila terdapat masyarakat yang menyampaikan keberatan atau kekhawatiran terhadap potensi dampak proyek.
“Sampai saat ini kita dalami. Ini kan keputusan izin dari pemerintah pusat,” kata Taj Yasin saat ditemui di Kantor DPRD Jateng, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Jateng saat ini melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang sekaligus membuka komunikasi dengan masyarakat yang terdampak maupun yang memiliki kekhawatiran terhadap rencana tersebut.
“Kalau nanti masyarakat ada yang keberatan, ada merasa kekhawatiran, saya rasa ini baik untuk didiskusikan,” ujarnya.
Taj Yasin menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan data mengenai keberadaan maupun potensi dampak pengembangan energi panas bumi terhadap lingkungan dan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jateng akan mencari serta mempelajari berbagai data yang berkaitan dengan proyek geotermal, termasuk lokasi pengembangan dan potensi dampaknya.
“Kita cari apa data-data yang ada kaitannya dengan geothermal. Di mana saja sih? Dampaknya bagaimana sih?” katanya.
Muncul Penolakan Proyek Geotermal
Pernyataan Taj Yasin tersebut disampaikan setelah muncul penolakan dari aliansi masyarakat, seniman, dan pemuda yang tergabung dalam Semar Gugat.
Dalam aksi yang digelar di Camp Kendalisodo, Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (2/9/2026), mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pengembangan geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Masyarakat menilai aktivitas proyek berpotensi berdampak terhadap sejumlah aspek, mulai dari ekosistem, sumber air, lahan pertanian, kawasan wisata hingga kawasan Cagar Budaya Gedong Songo.
Di sisi lain, Taj Yasin mengatakan pemerintah memang tengah mendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi hijau.
Namun, menurutnya, konsep energi hijau tidak boleh hanya dilihat dari penggunaan sumber energi yang dianggap lebih bersih. Pelaksanaan proyek juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem.
“Dan sekarang ini kan kita pemerintah mendorongnya green ya. Artinya apa? Kita tidak boleh merusak ekosistem,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya ditemukan adanya kerusakan lingkungan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi sekaligus melakukan kajian dan evaluasi.
“Kalau di situ nanti ada perusakan ya otomatis ada sanksi, ada ini ya. Ada kajian, ada evaluasi,” ujarnya.
Pemprov Jateng Minta Kepentingan Masyarakat Diperhatikan
Lebih lanjut, Taj Yasin menekankan pentingnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar dalam setiap aktivitas pertambangan maupun pengembangan sumber daya alam.
Menurutnya, pembangunan sektor energi tidak semestinya hanya mempertimbangkan aspek investasi dan kebutuhan energi. Kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan proyek juga harus menjadi perhatian.
“Yang jelas saat ini kita dorong bahwa apapun yang dilakukan oleh pertambangan yang di situ ada kaitannya dengan masyarakat sekitar harus dipikirkan,” katanya.
Pemprov Jateng pun akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman data sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait berbagai kekhawatiran masyarakat mengenai rencana pengembangan geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
