KARANGANYAR, Jatengnews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT) tahap II tahun 2025.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Karanganyar Rober Christanto kepada perwakilan penerima manfaat dari tiga kecamatan di Rumah Makan Bali Deso, Kecamatan Ngargoyoso, Selasa (11/11/2025).
Baca juga: Antisipasi Kemungkinan Gangguan, Pemkab Karanganyar Perketat Pengamanan
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Sulistyowati, menyampaikan bahwa program ini menyasar 214 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, dan Kerjo.
Kegiatan tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dalam program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karanganyar.
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi mengenai tata cara, prosedur, serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Selain itu, kami juga berupaya meminimalisir ketidaktepatan sasaran agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Sulistyowati.
Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, menunjang biaya pendidikan anak, maupun sebagai modal usaha produktif.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan bahwa program BLT-DBHCHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan sektor cukai.
Baca juga: Bupati Karanganyar Imbau Pelajar Tak Ikut Demo
“Pemerintah hadir dan peduli kepada seluruh masyarakat Karanganyar. Bantuan ini merupakan bukti bahwa negara memperhatikan masyarakat yang membutuhkan. Saya berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan usaha,” ujarnya.
Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, untuk terus menjaga semangat gotong royong dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat,” tandasnya.(Adv-02)
