JAKARTA, Jatengnews.id — Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa seluruh jajaran Nahdlatul Ulama harus tetap fokus menjalankan program organisasi dan tidak terseret dalam pusaran tuduhan maupun polemik yang berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi dinamika internal yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Amin Said, arahan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, agar energi organisasi tidak terkuras hanya untuk menanggapi isu-isu yang berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat agenda besar PBNU.
Baca juga: PBNU Protes Keras Tayangan Trans7 yang Dinilai Hina Pesantren
Amin menjelaskan bahwa Ketua Umum dan Rais ‘Aam merupakan pemegang mandat Muktamar. Karena itu, tidak ada forum apa pun di luar Muktamar Luar Biasa (MLB) yang memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya.
“Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum,” tegas Amin Said di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan bahwa Rais ‘Aam juga tidak dapat menyelenggarakan MLB secara sepihak. MLB hanya bisa digelar bersama Ketua Umum PBNU, itu pun melalui mekanisme dan syarat yang sangat ketat sesuai AD/ART.
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” ujarnya.
Amin menyebut bahwa masa khidmat kepengurusan PBNU periode saat ini akan berakhir pada Januari 2027. Dengan sisa waktu sekitar satu tahun, ia menilai lebih baik energi organisasi diarahkan pada penyelesaian program dan persiapan menuju Muktamar berikutnya.
“Menghabiskan waktu untuk memelihara konflik hanya akan menimbulkan mudarat bagi NU,” ungkapnya.
Baca juga: Santri Nusantara Geruduk KPID Jateng, Desak Boikot Trans7
Ia juga mengingatkan bahwa dalam tradisi para kiai, konflik yang dibiarkan justru akan membawa kesialan bagi orang yang mengobarkannya.
“Bisa-bisa kena kualat,” katanya.
Amin berharap seluruh pihak dapat menahan diri, meredakan ketegangan, dan menjaga marwah organisasi demi keberlanjutan program strategis PBNU menjelang masa akhir kepengurusan. (01).
