27 C
Semarang
, 18 Februari 2026
spot_img

Banjir Rendam 1.842 Hektare Sawah Grobogan, Pemprov Jateng Siapkan Pendampingan Klaim AUTP

Berdasarkan data sementara Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng, lahan pertanian seluas 1.842 hektare terendam banjir akibat cuaca ekstrem pada Senin (16/2/2026). Data tersebut masih akan diverifikasi di lapangan.

GROBOGAN, Jatengnews.id  – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah pendampingan bagi petani di Kabupaten Grobogan yang sawahnya terdampak banjir untuk mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), jika terbukti mengalami gagal panen (puso).

Berdasarkan data sementara Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng, lahan pertanian seluas 1.842 hektare terendam banjir akibat cuaca ekstrem pada Senin (16/2/2026). Data tersebut masih akan diverifikasi di lapangan.

Kepala Distanak Jateng, Defransisco Dasilva Tavares mengatakan, pihaknya akan melakukan identifikasi tingkat kerusakan tanaman sebelum memastikan status puso.

“Petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT nanti cek di lapangan, ini puso atau tidak. Karena kalau dalam kondisi terendam agak sulit mendeteksi,” ujarnya, seusai mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau banjir di Grobogan, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, apabila hasil pengecekan menyatakan terjadi gagal panen, laporan akan diteruskan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung jawab program AUTP.

“Setelah itu teman-teman lapangan melaporkan kondisi tersebut ke Jasindo sebagai penanggung jawab asuransi usaha tani padi,” kata Fransisco.

Terkait mekanisme klaim, batas waktu pelaporan maksimal satu pekan sejak kejadian. Petani diminta segera melaporkan kondisi lahannya, disertai dokumentasi awal.

“Paling tidak seketika kejadian sudah difoto, lapor dulu lewat SMS atau WA. Kemudian petugas turun mengecek kebenarannya di lapangan,” tegasnya.

Fransisco mengakui, belum seluruh petani terdaftar dalam program AUTP, sehingga belum semuanya memiliki perlindungan asuransi. Karena itu, pihaknya mendorong petani di wilayah rawan bencana segera mendaftarkan lahannya melalui penyuluh pertanian.

“Kita dorong masyarakat di daerah yang berpotensi bencana untuk mendaftarkan diri. Kalau tidak, tentu tidak ter-cover,” bebernya.

Pemprov Jateng berharap langkah ini dapat menjaga perlindungan petani sekaligus stabilitas produksi pertanian menuju swasembada pangan 2026.

Fransisco menyebut, pada tahun lalu Jawa Tengah sempat mengalami gagal panen hingga 35 ribu hektare. Meski demikian, kondisi tersebut tidak terlalu memengaruhi produksi secara keseluruhan. Bahkan, pada 2025 Jateng tercatat sebagai penyumbang produksi padi terbesar ketiga nasional dengan capaian sekitar 9,3 juta ton gabah kering giling.

“Melihat capaian itu, kami optimistis produksi 2026 bisa lebih baik,” tandasnya.(02)

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN