SEMARANG, Jatengnews.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pengamat politik menilai kinerja pemerintahan menunjukkan orientasi kerja yang kuat, meski masih perlu penguatan pada aspek komunikasi publik.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebut filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan.
“Pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar tetap empan papan dan memberi teladan,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi–Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
FGD yang dikemas dalam agenda Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah.
Menurut Nur Hidayat, filosofi tersebut relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun, sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja. Ia menegaskan, publikasi tetap diperlukan dalam kerangka akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik bersumber dari kedaulatan rakyat. Publik berhak tahu apa yang dikerjakan pemimpinnya,” tegasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jateng selama satu tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk data dan angka masih bersifat kuantitatif. Ke depan, perlu diperkuat dengan pendekatan kualitatif agar selaras dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya angka. Harus ada kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja,” katanya.
Nur Hidayat menambahkan, publikasi bukan semata soal pencitraan, melainkan sarana memperkuat legitimasi dan mencegah resistensi sosial. Dukungan publik, lanjutnya, menjadi kunci peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi ini fondasi awal. Tinggal bagaimana komunikasi publik diperkuat agar persepsi sebanding dengan capaian,” pungkasnya.
Ia menyimpulkan, filosofi rame ing gawe, sepi ing pamrih sudah tepat, namun perlu dimaknai kreatif dengan membuka ruang komunikasi publik lebih luas.
“Pemimpin boleh bekerja dengan tenang, tapi rakyat juga berhak tahu apa yang dikerjakan,” tandasnya.(02)
