KARANGANYAR, Jatengnews.id — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong Kabupaten Karanganyar untuk segera meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
Dari total timbulan sekitar 340 ton per hari, baru sekitar 10 persen yang berhasil dikelola.
Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non-B3 KLH, Finda Damayanti, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Dari sekitar 340 ton timbulan sampah per hari, baru sekitar 10 persen yang terkelola,” ujarnya saat meninjau TPA Sukosari, Kamis (2/4/2026).
Ia menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang telah tersedia agar segera dioperasikan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Selain itu, Finda mengingatkan bahwa TPA di Karanganyar masih dikenai sanksi administratif akibat praktik open dumping.
“Ini sangat urgent untuk segera dioperasikan. Dengan TPS 3R diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan sampah dari sumber menjadi solusi paling efektif dan ekonomis. Ia juga melihat potensi besar pengolahan berbasis masyarakat di Karanganyar, terutama melalui komposting di tingkat desa.
“Semangat pengelolaan sampah di desa sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan di seluruh kecamatan,” jelasnya.
KLH pun menargetkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah agar Karanganyar tidak kembali memperoleh nilai rendah dalam program Adipura.
“Targetnya tahun ini harus meningkat, minimal bisa mendapatkan sertifikat Adipura,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Karanganyar, Sunarno, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat pengelolaan dari hulu. Ia menyebut volume sampah yang masuk ke TPA berhasil ditekan sejak Agustus 2025.
“Awalnya sekitar 150 ton per hari, sekarang bisa ditekan menjadi sekitar 100 ton per hari,” ujarnya.
Meski demikian, pengolahan melalui fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) baru mencapai sekitar 25 ton per hari, sehingga masih terdapat sekitar 50 ton sampah yang perlu ditangani.
“PR kita masih sekitar 50 ton. Karena itu kita tetap fokus menyelesaikan dari hulu,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan dukungan anggaran untuk operasional fasilitas RDF yang ditargetkan tersedia pada pertengahan tahun ini.(02)
