SEMARANG, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmi melantik 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Senin (27/4/2026).
Pelantikan yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti, Semarang, ini menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 26 merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan satu orang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama.
“Baik, hari ini kita lakukan pelantikan resmi dari 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II,” ujar Luthfi usai prosesi pelantikan.
Ia menjelaskan, komposisi pelantikan terdiri dari 13 pejabat yang dirotasi dan 13 lainnya mendapatkan promosi jabatan, serta satu pejabat yang dipromosikan ke jabatan fungsional ahli utama.
“Artinya semuanya kita bagi untuk naik tempat atau promosi jabatan,” jelasnya.
Menurut Luthfi, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam membangun birokrasi yang lebih profesional dan bersih. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.
“Hal ini menjadi tolok ukur bahwa kita tidak main-main dan jabatan tidak ada praktik jual beli,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di garis depan pelayanan publik.
“ASN kita kalau melayani kepada masyarakat jangan berbelit-belit,” tambahnya.
Daftar Kepala Dinas dan Badan yang Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, terdapat sembilan pejabat yang mengisi posisi strategis sebagai kepala dinas dan badan, yakni:
Widi Hartanto — Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dr. Zulfachmi Wahab — Kepala Dinas Kesehatan, Lilik Henri Ristanto — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital, Heru Djatmika — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Arya Chandra Destianto — Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Muhammad Masrofi — Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda), Harso Susilo — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dwianto Nugroho — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Yusmanto — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).(02)
