BOYOLALI, Jatengnews.id — Jawa Tengah mencatat capaian tertinggi nasional dalam pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 2.769 gedung koperasi telah selesai dibangun dan 6.271 KDKMP atau sekitar 73 persen sudah beroperasi di berbagai desa dan kelurahan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026). Ahmad Luthfi mengikuti acara secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Yang sudah terbangun di Jawa Tengah sebanyak 2.769 koperasi dan akan terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” kata Luthfi.
Dari total 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 lainnya di Jawa Timur. Ratusan gedung koperasi di Jawa Tengah tersebut merupakan hasil percepatan pembangunan melalui kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro.
Pembangunan koperasi tersebar di sejumlah wilayah, yakni Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, serta Korem 074/Warastratama sebanyak 332 titik.
Berdasarkan data SIMKOPDES, Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak, yakni 186 gedung. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Boyolali dengan 180 gedung dan Kabupaten Klaten sebanyak 174 gedung.
Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional KDKMP di Jawa Tengah disebabkan koperasi tidak harus menunggu pembangunan gedung selesai sepenuhnya untuk mulai berjalan. Operasional koperasi disesuaikan dengan kesiapan serta potensi wilayah masing-masing.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, pembangunan dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah KDKMP bahkan telah menjalankan layanan dasar, seperti pembayaran listrik, air, dan berbagai transaksi lainnya sebagai embrio layanan keuangan koperasi desa.
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan bentuk ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal sebagai produk unggulan masyarakat.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi desa nasional. Menurutnya, koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem pendukung lengkap, mulai dari gedung, gudang, logistik, hingga armada operasional.
“Dalam tujuh bulan sejak November 2025, kita membangun dan mengoperasionalkan 1.061 koperasi. Bahkan laporan yang masuk, secara fisik sudah ada 9.000 yang siap,” kata Prabowo.
Presiden menargetkan pemerintah dapat meresmikan hingga 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia pada Agustus 2026.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan itu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kuat,” tandasnya.
Penulis : Jaka Nuswantara
Editor : Shodiqin
