BADAN Gizi Nasional (BGN) menghabiskan Rp1,39 triliun untuk kendaraan dinas dan Rp622,3 miliar untuk pakaian pegawai sepanjang 2025. Sementara anggaran untuk makanan, yang menjadi inti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya Rp242,8 miliar. Kondisi ini memunculkan ironi sekaligus pertanyaan besar mengenai prioritas belanja dan kesiapan manajemen kinerja BGN.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki anggaran jumbo, dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp268 triliun pada 2026. Di tengah efisiensi anggaran di berbagai kementerian, pola belanja BGN menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data LKPP, total belanja BGN sepanjang 2025 mencapai Rp6,2 triliun melalui 1.089 paket pengadaan. Porsi terbesar digunakan untuk kendaraan dinas senilai Rp1,39 triliun, termasuk pembelian 21.801 motor listrik Emmo Mobility senilai Rp1,2 triliun.
Selain itu, Rp830,1 miliar dialokasikan untuk perangkat keras dan komputer, serta Rp622,3 miliar untuk pakaian pegawai, termasuk pengadaan kaos kaki hingga Rp100 ribu per pasang. Sementara anggaran makanan justru menjadi yang terkecil.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pengadaan motor listrik sudah direncanakan sejak awal untuk mendukung operasional Kepala SPPG. Namun penjelasan itu tidak meredam kritik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah tekanan fiskal negara. Ia juga menyebut DPR tidak pernah diajak berkonsultasi terkait rencana pengadaan motor listrik itu.
Sorotan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menemukan delapan potensi korupsi dalam program MBG. KPK menilai transparansi dan akuntabilitas program masih lemah, mulai dari penentuan mitra, lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan. Sentralisasi kewenangan di BGN juga dinilai berpotensi melemahkan pengawasan.
Di lapangan, persoalan MBG juga muncul dalam bentuk kasus keracunan makanan. BBC News Indonesia mencatat 1.929 pelajar mengalami keracunan sepanjang Januari 2026 di sejumlah daerah. Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 1.242 dugaan kasus keracunan dalam periode 1–13 Januari 2026. Perbedaan angka itu tetap menunjukkan satu persoalan yang sama: sistem distribusi dan pengawasan mutu makanan belum berjalan optimal.
Masalah utama program ini dinilai bukan sekadar soal motor listrik atau pakaian pegawai, melainkan belum siapnya sistem manajemen kinerja BGN. Dalam konsep New Public Management, keberhasilan lembaga publik seharusnya diukur dari hasil nyata, seperti penurunan angka stunting dan kualitas distribusi makanan, bukan besarnya pengadaan barang.
Hingga kini, indikator kinerja utama (IKU) BGN juga belum terlihat jelas di ruang publik. Situasi ini diperumit oleh penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk mendanai MBG, yang kini turut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah guru honorer.
Setidaknya ada tiga langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menetapkan IKU yang jelas dan terukur berbasis dampak gizi. Kedua, memisahkan anggaran operasional dengan anggaran program inti agar penggunaan dana lebih transparan. Ketiga, melibatkan pengawasan KPK sejak tahap perencanaan program.
Program MBG yang digadang-gadang menjadi fondasi Generasi Emas 2045 terlalu penting untuk dijalankan tanpa sistem yang matang. Sebab, program sosial dengan anggaran besar tanpa pengawasan dan manajemen yang kuat berisiko menghabiskan anggaran, meleset dari tujuan, dan mengikis kepercayaan publik. (01).
Penulis: Iqbal Indiharso, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia
Editor: Shodiqin
