SEMARANG, Jatengnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.
Langkah antisipatif dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi terus dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan. Meski proyeksi dan analisis makroekonomi menjadi ranah lembaga seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, OJK fokus menilai dampak yang mungkin timbul terhadap industri jasa keuangan.
Menurutnya, salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya kredit bermasalah apabila tekanan ekonomi berlanjut. Karena itu, OJK pusat maupun daerah telah meminta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat langkah mitigasi risiko.
“Risiko NPL menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, industri jasa keuangan diminta melakukan berbagai langkah penguatan, termasuk stress testing untuk melihat ketahanan mereka terhadap berbagai skenario ekonomi,” ujar Hidayat.
Melalui pengujian tersebut, bank dan lembaga pembiayaan diharapkan dapat memetakan potensi dampak yang mungkin terjadi serta menyiapkan strategi mitigasi sejak dini apabila kondisi ekonomi mengalami tekanan lebih besar.
Hidayat menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi memicu peningkatan biaya berbagai kebutuhan dan operasional usaha. Kondisi ini dapat menambah beban pelaku usaha yang memiliki kredit produktif sehingga berisiko memengaruhi kemampuan pembayaran pinjaman.
“Bagi sektor usaha, peningkatan biaya operasional tentu menjadi tantangan tersendiri. Saat ini industri keuangan sedang menghitung berbagai kemungkinan dampaknya agar langkah antisipasi dapat disiapkan lebih awal,” katanya.
Tidak hanya kredit produktif, OJK juga mencermati risiko pada kredit konsumtif. Kenaikan biaya hidup dinilai dapat mengurangi ruang keuangan rumah tangga, termasuk bagi debitur yang selama ini memiliki pola pembayaran kredit relatif stabil.
Selain itu, OJK turut melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang memiliki eksposur terhadap valuta asing. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan beban kewajiban bagi pihak yang memiliki pinjaman atau transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
“Ketika rupiah melemah, beban kewajiban dalam dolar tentu menjadi lebih besar sehingga aspek ini juga perlu diperhitungkan oleh industri keuangan,” jelasnya.
Meski memiliki kewenangan untuk memberikan relaksasi kebijakan apabila diperlukan, Hidayat menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait langkah tersebut. OJK masih terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi sektor jasa keuangan sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
Ia menambahkan, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa relaksasi dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga stabilitas industri keuangan ketika menghadapi tekanan yang signifikan. Namun penerapan kebijakan serupa harus didasarkan pada hasil asesmen yang komprehensif.
“Saat ini kami masih mencermati perkembangan yang terjadi. Semua kebijakan nantinya akan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, tingkat tekanan ekonomi, serta kemampuan industri keuangan dalam beradaptasi,” pungkasnya.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
