SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalokasikan kembali anggaran sekitar Rp200 miliar pada 2026 untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan provinsi.
Percepatan tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga proses pergeseran anggaran dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang baru dijadwalkan pada September mendatang.
Menurut Saleh, kebijakan itu menjadi bentuk respons cepat pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan, kata dia, memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Jalan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas warga dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Saleh dikutip, Jumat (12/06/2026).
Ia menilai percepatan perbaikan jalan memang diperlukan, terutama untuk ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan telah lama menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya ruas jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora yang sempat mendapat sorotan luas karena kondisinya.
“Prioritas perbaikan pada ruas jalan yang rusak berat sudah tepat karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Ketua DPD Golkar Jawa Tengah tersebut.
Meski demikian, Saleh berharap percepatan pembangunan tetap dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik. Menurutnya, hasil perbaikan harus mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami berharap perbaikan ini segera terealisasi sehingga masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya.
DPRD Jawa Tengah, lanjut Saleh, akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain mendukung percepatan perbaikan jalan, DPRD Jateng juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan. Regulasi tersebut disiapkan sebagai pembaruan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 untuk memperkuat standar kualitas, keamanan, dan kelayakan teknis jalan provinsi.
“Kami ingin pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Raperda Standarisasi Jalan diharapkan menjadi dasar mewujudkan infrastruktur yang lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Saleh.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
