SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Kota Semarang resmi mengoperasikan program Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum tersentuh pendidikan formal.
Meski gedung permanen belum tersedia, kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang.
Baca juga: Mensos Kumpulkan Kepala Daerah Jateng, Bahas Sekolah Rakyat
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekendar, menyampaikan bahwa saat ini proses verifikasi dan validasi data calon siswa sedang berlangsung. Program ini membuka kuota masing-masing 50 siswa untuk jenjang SD dan SMA.
“Data awal dari Kementerian sudah kami terima. Saat ini sedang kami cocokkan dengan data sosial dan kependudukan. Per 15 Juli 2025, sudah ada 9 calon siswa SMA dan 25 calon siswa SD yang sesuai kriteria,” ujar Heroe, Selasa (15/7/2025).
Heroe menjelaskan, lokasi permanen Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1,9 hektare di Rowosari, Tembalang. Namun, pembangunan masih menunggu persetujuan pusat karena status lahan tergolong sebagai tanah hijau.
“Lahan di Rowosari sudah kami ajukan ke Kementerian Sosial. Tapi karena masih berstatus tanah hijau, kami harus menunggu izin dari Kementerian Pertanian. Harapannya, pembangunan bisa dimulai tahun 2026,” jelasnya.
Sembari menunggu pembangunan gedung, kegiatan belajar akan dilakukan di BLK. Menurut Heroe, fasilitas di BLK Semarang dinilai cukup layak untuk menunjang proses belajar mengajar.
“Di BLK tersedia empat ruang kelas dan fasilitas asrama. Hanya perlu sedikit perbaikan ringan karena memang dulunya dipakai sebagai tempat pelatihan kerja,” tambah Heroe.
Seleksi peserta Sekolah Rakyat menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) yang kemudian diverifikasi manual untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Peran Dinas Sosial adalah memastikan data anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Kami tidak ingin program ini salah sasaran,” tegas Heroe.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut program ini akan diperluas hingga jenjang SMP dan pendidikan vokasi, agar semakin banyak anak putus sekolah bisa kembali mendapatkan pendidikan yang layak.
Baca juga : Soal Sekolah Rakyat, Begini Penjelasan Gubernur Jawa Tengah
“Jika bangunan permanen sudah berdiri, sistem pendaftaran dan penempatan guru akan segera disiapkan. Untuk urusan tenaga pengajar, apakah ditangani pusat atau daerah, masih menunggu arahan lebih lanjut,” ungkap Agustina. (03)
