Demo Mahasiswa Undip Kritisi Pola Militerisme Pemerintahan Prabowo-Gibran

Terbentang besar benner bertuliskan "Rakyat Diatas Militer," sebagai bentuk perlawan atas kepemimpinan Prabowo - Gibran yang dinilai terlalu militeristik.

SEMARANG, Jatengnews.id – Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro demo di depan Kantor DPRD Jateng, Senin (24/8/2026).

Aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang tersebut, sebagai bentuk kritik atas kebijakan pemerintah Presiden dan Wakil Preside  Prabowo- Gibran.

Terbentang besar benner bertuliskan “Rakyat Diatas Militer,” sebagai bentuk perlawan atas kepemimpinan Prabowo – Gibran yang dinilai terlalu militeristik.

Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Fadhil Dzikra menyampaikan, bahwa aksi ini datang dari Generasi Muda Undip. Mereka mendesak desntralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah hari ini terlalu militerisme. Hari ini semuanya sistem komando dari pusat, ini yang kami kritisi,” Kata Fadhil disela-sela aksi.

Tak hanya itu, mereka juga kemerdekaan hari ini belum benar-benar dirasakan.

“Tapi hari ini kita tidak merasakan itu sepeserpun dan bahkan kita disajikan oleh informasi-informasi disajikan oleh bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang hari ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas,” ungkapnya.

Dalam aksi kali ini, mereka membawa lima tuntutan sebagai berikut:

1.Menuntut penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan. (mencakup desentralisasi power pemerintah + sebagian isu militerisme.)

2.Menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara. (menyatukan MBG + KDMP + UU Perampasan Aset dalam satu payung tata kelola.)

3.Menuntut perlindungan ruang sipil dan perbaikan komunikasi publik pemerintah. (mencakup militerisme + degradasi komunikasi.)

4.Menuntut kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat.(mencakup lonjakan harga pangan + sebagian MBG.)

5.Menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat pesisir dan tata kelola pembangunan yang berkeadilan. (mencakup kampung nelayan + isu pesisir + Pakuwon.)









Penulis   : Muhammad Kamal

Editor      : Alif Nazzala Rizqi

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN