31 C
Semarang
, 6 June 2025
spot_img

DPRD Demak Minta Pemkab Serius Kawal Usulan ke Pusat

Demak, Jatengnews.id – DPRD Kabupaten Demak kembali menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata ini digelar di Ruang Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025).

Baca juga : DPRD Demak Desak Penanganan Rob Dipercepat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Sukono, dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB mengkritik realisasi anggaran sektor pertanian yang dinilai belum menyentuh kebutuhan petani, khususnya mereka yang terdampak musibah rob dan banjir.

Sukono menyebut, ratusan hektare sawah petani mengalami gagal panen, namun tidak mendapat kompensasi ataupun perhatian anggaran yang layak dari pemerintah daerah.

“Musibah rob dan banjir ini bukan hal baru. Seharusnya Pemkab Demak mulai menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan anggaran yang responsif terhadap krisis petani,” tegasnya.

Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera melalui ketuanya, Bambang Setyo Utomo, mendorong pemerintah daerah agar lebih agresif dalam mengawal usulan anggaran penanganan rob dan banjir ke pemerintah pusat. Nilai pengajuan mencapai Rp1,7 triliun, ditujukan untuk pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai—dua solusi jangka panjang yang dinilai krusial.

“Sinkronkan dengan prioritas nasional, siapkan kajian teknis lengkap, dan lakukan konsultasi intensif dengan kementerian terkait agar anggaran ini benar-benar bisa direalisasikan,” ujar Bambang.

Menanggapi pandangan dari berbagai fraksi, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan lanjutan Raperda. Ia juga meminta Penjabat Bupati (Plh Bupati) memberikan jawaban yang konstruktif terhadap kritik dan saran fraksi.

Baca juga : Musrenbang RPJMD Digelar, DPRD Demak Dorong Prioritaskan Infrastruktur Mitigasi Banjir

“Seluruh pandangan ini adalah bentuk kontrol dan kontribusi terhadap tata kelola anggaran daerah. Kami berharap ada tindak lanjut yang konkret,” pungkasnya. (Sam-03)

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN