SEMARANG, Jatengnews.id  – Komisi D DPRD Kota Semarang meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap sekolah dasar (SD) negeri yang mengalami kekurangan peserta didik pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab utama puluhan SD negeri tidak mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdasarkan data.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan dugaan sementara menunjukkan minimnya jumlah pendaftar dipengaruhi oleh perubahan kondisi demografi di lingkungan sekitar sekolah, terutama di kawasan permukiman lama atau kampung tua.
“Temuan sementara kami karena wilayah di sekitar sekolah itu merupakan kampung tua. Artinya, warga di sana sudah tidak banyak yang memiliki anak usia SD,” kata Anang, Kamis (2/7/2026).
Meski demikian, Anang menegaskan pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa faktor demografi menjadi satu-satunya penyebab menurunnya jumlah peserta didik.
Menurutnya, Disdik perlu melakukan pemetaan secara komprehensif untuk memastikan apakah jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut memang menurun atau terdapat faktor lain yang memengaruhi pilihan masyarakat.
“Kami minta Disdik melakukan mapping. Kita harus tahu apakah memang raw input-nya sudah tidak ada atau ada faktor-faktor lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perpindahan penduduk juga menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Saat ini, banyak pasangan usia produktif memilih tinggal di kawasan permukiman baru sehingga sejumlah wilayah mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah.
“Ada daerah yang sekarang banyak pasangan muda dan anak usia SD, sementara ada kampung yang memang sudah tidak menghasilkan anak usia sekolah lagi. Itu memang dinamika kependudukan,” jelasnya.
Selain aspek demografi, Anang meminta Disdik mengevaluasi daya saing sekolah negeri terhadap sekolah swasta yang berada di sekitar lokasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa berkurangnya minat masyarakat bukan disebabkan oleh kualitas layanan pendidikan, program pembelajaran, maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Jangan sampai penyebabnya karena kalah persaingan. Bisa jadi di sekitar situ ada sekolah swasta yang dianggap lebih baik. Nah, ini yang harus dikaji secara serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis bagi sekolah-sekolah yang setiap tahun mengalami kekurangan peserta didik.
“Harus dipetakan mana titik-titiknya. Dari situ nanti bisa diketahui apakah penyebabnya persaingan, mutu sekolah, atau memang jumlah anak usia sekolah sudah menurun. Itu yang nanti menjadi dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Terkait wacana penggabungan atau merger sekolah, Anang menilai kebijakan tersebut tetap memungkinkan diterapkan apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan tersebut. Namun, ia menegaskan keputusan tidak boleh diambil secara tergesa-gesa.
Ia mencontohkan Pemerintah Kota Semarang sebelumnya pernah melakukan penggabungan sekolah di kawasan Sekayu dan Pendrikan karena pertimbangan jumlah peserta didik.
“Kalau nanti arahnya memang harus merger, ya itu bisa menjadi salah satu kebijakan. Dulu di Sekayu dan Pendrikan juga pernah dilakukan. Tetapi tentu harus melalui kajian yang matang, karena kondisi demografi bisa berubah lagi beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
