TEMANGGUNG, Jatengnews.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong Panti Pelayanan Sosial (PPS) Penganthi Temanggung untuk terus memperkuat program pembinaan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas netra agar mampu hidup lebih mandiri.
Upaya tersebut dinilai penting agar pelayanan panti tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mempersiapkan penghuni untuk memiliki keterampilan dan peluang berdaya secara ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi E DPRD Jateng mengunjungi PPS Penganthi Temanggung, Selasa (4/8/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, dan didampingi jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Kedatangan rombongan diterima Kepala PPS Penganthi Temanggung, Teguh Widianto.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Sinta Laila, mengatakan keberadaan panti memiliki peran penting dalam membantu penyandang disabilitas mengembangkan kemampuan dan membangun kemandirian.
“Panti tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi harus melatih kemandirian,” kata Sinta saat berdiskusi dengan pengelola panti.
PPS Penganthi merupakan panti tipe A yang memberikan pelayanan kepada 75 penyandang disabilitas netra berusia 15 hingga 55 tahun. Para penghuni berasal dari sejumlah wilayah, mulai dari eks-Karesidenan Kedu, Banyumas hingga Kendal.
Dalam memberikan pelayanan, PPS Penganthi didukung 19 tenaga dan menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi para penghuni. Selain itu, panti juga memiliki program bimbingan keterampilan dan rehabilitasi, antara lain pijat, olahraga, seni, serta literasi braille.
Panti tersebut juga dilengkapi laboratorium orientasi mobilitas dan galeri disabilitas. Pelayanan kepada penghuni berlangsung selama 24 jam.
Dalam kunjungan tersebut, pihak panti menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Di antaranya pengadaan komputer yang dilengkapi perangkat suara bagi tunanetra, pembangunan gudang, serta penguatan kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Kerja sama dengan dunia usaha dinilai penting untuk membuka peluang kerja bagi lulusan panti sehingga keterampilan yang telah diperoleh selama menjalani pembinaan dapat diterapkan secara langsung di dunia kerja.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Widi Nugroho, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah kebutuhan yang disampaikan PPS Penganthi. Salah satunya dengan menyalurkan aset komputer yang tersedia sekaligus memproses pengadaan komputer dengan perangkat pendukung bagi penyandang tunanetra.
Selain penguatan sarana, Dinas Sosial juga mendorong para penghuni panti yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur afirmasi.
“Kesempatan pendidikan harus terus dibuka. Mereka yang memiliki potensi perlu didorong untuk melanjutkan pendidikan agar memiliki pilihan yang lebih luas setelah keluar dari panti,” ujarnya.
Dinas Sosial juga mendorong optimalisasi lahan yang dimiliki panti untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus memberikan aktivitas produktif bagi para penghuni.
Setelah mengunjungi PPS Penganthi, rombongan Komisi E melanjutkan kunjungan ke Kantor DP3AP2AKB Kabupaten Temanggung. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu sosial, di antaranya penanganan stunting, pemberdayaan perempuan, perluasan layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan dan politik.
Kunjungan Komisi E DPRD Jateng tersebut diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana sekaligus penguatan jejaring kerja sama.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan penghuni panti serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah. (Adv-01).
Penulis: Shodiqin
Editor: Jaka Nuswantara
